SLEMAN, BERNAS.ID – Organisasi profesi (OP) tenaga kesehatan (nakes) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak Rancangan Undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Tidak ada urgensi untuk membuat RUU Omnibus Law Kesehatan karena regulasi yang ada sudah baik.
Penolak RUU Omnibus Law Kesehatan berasal dari berbagai kelompok profesi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, bidan dan profesi kesehatan lainnya.
Baca Juga Bupati Gunungkidul Resmikan Kantor Klasis Gereja Kristen Jawa
Joko Murdiyanto, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, meyakini nanti dampak dari RUU Omnibus Law Kesehatan jika disahkan akan sangat merugikan organisasi profesi kesehatan dan masyarakat sendiri.
Menurutnya, dengan adanya Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan dari organisasi profesi saja masih ada dokter gadungan yang praktik. Ada dugaan STR dari RUU Omnibus Law Kesehatan akan berlaku seumur hidup.
“Bayangkan tidak ada rekomendasi dari organisasi profesi, akan semakin banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyatakan dirinya kuliah di fakultas dokter, lalu menjadi dokter. Itu tentu akan mencoreng nama baik organisasi dan merugikan masyarakat,” kata Joko kepada awak media Jumat (18/11/2022).
Menurutnya, STR diperbarui setiap 5 tahun itu menjadi penting karena untuk memperbaiki standar tenaga kesehatan, terutama dokter. “Kami semua berkomitmen untuk terus meningkatkan Sumber Daya Manusia kesehatan. Kami selalu belajar meningkatkan kompetensi diri untuk masyarakat,” katanya.
Baca Juga Bappebti Imbau Masyarakat Waspadai Perdagangan Aset Kripto
Sementara itu, Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DIY, Hendy Ristiono, menyebut tidak ada unsur mendesak untuk membuat dan mengesahkan RUU Omnibus Law Kesehatan. Sebab, regulasi sekarang ini sudah berjalan baik.
“Kami tak melihat seberapa urgensi sebenarnya dari RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Apakah dengan UU saat ini atau regulasi lain yang sudah berjalan, ada masalah atau tidak?” ucap Hendy.
Ia pun memahami tujuan adanya omnibus law adalah untuk integrasi regulasi agar tidak ada overlap dengan regulasi lain. Namun dalam kasus RUU Omnibus Law Kesehatan, belum ada hal yang mendesak.
Menurut Hendy, di masyarakat telah beredar draft RUU Omnibus Law Kesehatan. Menurutnya, dalam draf itu tidak jelas siapa yang menyusun naskah akademiknya karena organisasi profesi tidak dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik.
Nantinya, ia bersama organisasi profesi tenaga kesehatan akan senang hati untuk dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik. “Kalau misalkan kita mau diajak untuk menyusun naskah akademik ya monggo, artinya runtutan-runtutan untuk prosedur pembuatan UU harus dipenuhi dahulu,” ucapnya.
Namun, ia menegaskan untuk saat ini bersama organisasi profesi kesehatan lain tetap menolak adanya RUU Omnibus Law Kesehatan. “Kami menyampaikan permintaannya UU ini tidak dimasukkan ke prolegnas, kita tolak,” tukasnya. (jat)
