JAKARTA, BERNAS.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan Indonesia mampu menyimpan hingga 17% cadangan blue carbon dunia. Melalui optimalisasi lahan mangrove seluas 3,2 juta hectare (ha) dan 3 juta ha luas padang lamun di seluruh Indonesia.
“Dengan luasan tersebut, ekosistem blue carbon Indonesia dapat menyimpan hingga 17% dari cadangan blue carbon dunia. Sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi perubahan iklim,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, pada acara National Blue Carbon Workshop yang dilaksanakan secara luring (offline) dan daring (online) bertajuk “Blue Carbon Ekosistem: Tantangan dan Peluang”. Kegiatan secara luring bertempat di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (8/10/2020).
Ia menuturkan, ekosistem pesisir terutama mangrove, padang lamun dan kawasan rawa payau merupakan ekosistem penyerap serta penyimpan karbon alami dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama (ekosistem blue carbon).
Upaya mewujudkan capaian itu, kata dia, salah satunya diwujudkan dengan menginisiasi pembentukan Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBCSF). “Tujuannya, untuk mengarusutamakan berbagai inisiatif dan rencana terkait blue carbon dalam skema perencanaan pembangunan Indonesia khususnya di bidang ekosistem pesisir dan lautan,” terangnya.
Melalui kegiatan itu, pihaknya berharap dapat menghimpun masukan yang selaras dengan arah pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2020-2024 dari pemerintah dan pemangku kepentingan daerah terkait implementasi blue carbon, tantangan serta dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah pusat. Masukan itu akan dibahas lebih lanjut dalam kegiatan High-level policy dialogue.
Target Capaian
Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti menuturkan, upaya komprehensif adaptasi dan mitigasi berbasis blue carbon diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk memenuhi target Nationally Determined Contributions (NDC) di tahun 2030.
“NDC itu merupakan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia tahun 2030. Targetnya mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan mencapai 41% jika ada dukungan internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) tahun 2030,” jelas Yanti.
Menurut dia, IBCSF mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi dengan memperkuat kerjasama antar lembaga, terutama Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Awal 2019, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 telah selesai disusun dan unsur blue carbon tersirat di dalam Program Prioritas Pembangunan Rendah Karbon dengan kegiatan prioritasnya adalah inventarisasi dan rehabilitasi,” ungkap Yanti menambahkan.
Upaya Kolaborasi
Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Tonny Wagey menambahkan, fokus penting lainnya dalam IBCSF adalah perlunya perumusan kebijakan blue carbon untuk perubahan iklim serta pengkajian ilmiah tentang potensi blue carbon di Indonesia.
Ia mengungkapkan, penghujung 2019 lalu, Department of Industry, Innovation, Science and Resources (DISER), Pemerintah Australia melakukan pendekatan dengan badan-badan Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dalam The IndonesiaAustralia Blue Carbon program.
Tujuannya, kata dia, untuk mendorong kolaborasi, membangun pemahaman, dan meningkatkan pengelolaan ekosistem blue carbon terkait perubahan iklim. Juga untuk mendukung perekonomian berkelanjutan yang mendorong blue economy yang sejahtera. Dan tahun 2020 ini ada beberapa agenda kegiatan, di antaranya Policy Dialogue, Policy Training, dan Inventory Exchange.
“Seluruh pendanaan untuk kegiatan ini akan dibiayai melalui dukungan pendanaan DISER?Australia dan Satuan Kerja (satker) ICCTF sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pesertanya berasal dari berbagai instansi dan kalangan, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemda/Dinas, Akademisi, Peneliti, dan Mitra Pembangunan NGO/INGO,” terang Tonny. (cdr)
