JAKARTA, BERNAS.ID – Kekosongan jabatan definitif di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta menjadi sorotan tajam DPRD DKI. Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, mendesak agar pemerintah daerah segera mengisi posisi kosong tersebut karena dinilai berdampak serius pada kinerja ASN, terutama pada tingkat lurah, camat, dan kepala dinas yang hingga kini banyak diisi oleh Pelaksana tugas (Plt).
“Kekosongan kursi ASN di sejumlah posisi strategis ini sangat mengganggu. Walaupun PLT dan pejabat definitif memiliki kewenangan yang sama, secara psikologis, Plt kerap merasa kurang percaya diri. Mereka seakan-akan hanya menjalankan tugas setengah hati,” tegas Mujiyono.
Baca Juga : Pemprov DKI Janji Pertimbangkan Tuntutan Buruh Soal Kenaikan Upah
Mujiyono juga menyoroti beban kerja berlebih yang dialami para Plt yang merangkap jabatan di dua atau lebih kelurahan. “Plt yang bekerja di dua kantor sekaligus tidak dapat fokus, dan secara realistis, hasilnya pasti akan jauh lebih baik jika mereka hanya fokus di satu tempat,” ujarnya.
Menurutnya, pengisian jabatan definitif ini semakin mendesak dengan rencana penambahan kuota ASN DKI Jakarta pada 2025, yaitu sekitar 4.500 orang. Tambahan personel ini diharapkan mampu mengatasi krisis kekurangan ASN yang selama ini menghambat pelayanan publik di berbagai instansi.
Baca Juga : Gelar Paripurna Hari Ini, DPRD DKI Kebut Komposisi AKD
“Kami sudah berkali-kali mengingatkan agar pengelolaan ASN diperbaiki. Pejabat yang layak harus segera diangkat menjadi definitif, sementara yang potensial namun belum memenuhi kapasitas perlu diberi kesempatan uji coba agar dapat berkembang,” tambahnya.
Mujiyono mengungkapkan bahwa Komisi A DPRD DKI berulang kali memberikan rekomendasi terkait penambahan jumlah ASN dan pengisian jabatan definitif kepada pemerintah daerah. Namun, hingga kini rekomendasi tersebut masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa pihak eksekutif perlu segera menindaklanjuti rekomendasi ini guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Jakarta. (DID)
