JAKARTA, BERNAS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada Senin (11/11/2024).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat ini bertujuan untuk membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, terutama kesiapan dari Pemprov DKI Jakarta.
Dalam pemaparannya, Teguh menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk memastikan Pilkada di DKI Jakarta berjalan sukses. “Kami berkomitmen penuh menyukseskan Pilkada di DKI Jakarta. Persiapan pelaksanaan Pilkada sudah dimantapkan melalui koordinasi dengan Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan DESK Pilkada,” kata Teguh.
Baca Juga : Setelah Jakarta Sempat Dilanda Banjir, Pj Gubernur Tinjau Rumah Pompa di Jakbar
Sebagai salah satu upaya menjaga integritas pelaksanaan Pilkada, Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan Deklarasi Netralitas ASN pada 14 November 2024. Teguh menjelaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis dalam menyukseskan Pilkada.
“Kami akan melaksanakan Deklarasi Netralitas ASN bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta untuk menunjukkan keseriusan kami dalam menjaga netralitas ASN,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk menekan potensi politik uang, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), serta meningkatkan partisipasi pemilih. Teguh menyebutkan bahwa partisipasi yang tinggi menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilkada.
Baca Juga : Bawaslu Goes to Campus Universitas Borobudur Minta Partisipasi Mahasiswa di Pilkada Jakarta
“Kami berupaya mengatasi tantangan politik uang, pendidikan politik yang rendah, hingga keterbatasan akses informasi. Harapannya, Pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, stabil, dan memiliki partisipasi masyarakat yang optimal,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta juga telah mengalokasikan pendanaan melalui hibah untuk penyelenggaraan Pilkada, serta mendirikan DESK Pilkada DKI melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 506 Tahun 2024. DESK Pilkada ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keharmonisan dalam berdemokrasi, serta mematuhi aturan pemilu dan menghindari penyebaran hoaks serta ujaran kebencian.
Sebagai bagian dari upaya antisipasi, Pemprov DKI telah melakukan pemetaan terhadap lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik. “Petugas kami sudah ditempatkan di lokasi-lokasi TPS yang berpotensi mengalami banjir atau konflik. Kami harap semua TPS bisa beroperasi dengan lancar dan aman,” ujarnya.
Teguh juga menekankan pentingnya sinergi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk menyukseskan Pilkada. Dengan kerja sama dari Forkopimda, KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik, serta masyarakat, ia optimistis Pilkada Serentak di DKI Jakarta akan berjalan aman, tertib, dan menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat. (DID)
