JAKARTA, BERNAS.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp72,95 triliun atau mencapai 97,34 persen dari target. Sementara itu, belanja daerah baru terealisasi Rp70,01 triliun atau 92,09 persen dari total anggaran.
Angka ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat membacakan pidato Gubernur Pramono Anung dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/6). Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Baca Juga : Targetkan APBD DKI 2025 Rampung Sehari Setelah Pilkada, DPRD Siapkan Jadwal Padat
“Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi, ditambah pendapatan transfer dari pusat,” jelas Rano.
Adapun belanja daerah digunakan untuk berbagai program prioritas, antara lain penanggulangan banjir, percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan kemacetan. Dana juga dialokasikan untuk bantuan sosial, subsidi, serta penguatan demokrasi lokal.
Baca Juga : Pj Gubernur DKI Dorong Perbaikan Tata Kelola Pendapatan Daerah Lewat Pembinaan PPAT
Di sisi pembiayaan, Pemprov DKI mencatat penerimaan sebesar Rp9,34 triliun, sebagian besar berasal dari SiLPA 2023 sebesar Rp6,54 triliun. Pengeluaran pembiayaan mencapai Rp7,84 triliun, termasuk penyertaan modal ke beberapa BUMD seperti PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, dan Bank DKI.
“SiLPA tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,43 triliun. Kami berharap DPRD bisa segera membahas dan menyetujui Raperda ini,” kata Rano.
Per akhir 2024, aset DKI tercatat sebesar Rp745,95 triliun dengan ekuitas Rp727,95 triliun. Arus kas bersih sepanjang tahun mencapai Rp2,12 triliun. (DID)
