JAKARTA, BERNAS.ID – Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto (SGY), menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki karakter kepemimpinan yang bijak dan penuh empati. Namun menurutnya, Jakarta juga membutuhkan ketegasan dalam birokrasi agar visi dan misi Pramono–Rano bisa benar-benar terwujud.
“Pramono itu gubernur yang baik hati, cerdas, teliti, tapi perlu juga galak kalau perlu. Jangan sampai kebaikan hatinya dimanfaatkan oleh pejabat yang kinerjanya buruk,” kata Sugiyanto dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).
Baca Juga : RPJMD Belum Jadi, Penilaian “Rapor Merah” 100 Hari Pramono-Rano Terlalu Prematur
Sugiyanto mengingatkan pentingnya penerapan sistem reward and punishment yang konsisten, termasuk dalam urusan rotasi dan pencopotan pejabat. Ia mendorong Gubernur Pramono agar berani mengganti pejabat yang sudah menjabat lebih dari lima tahun dan tak segan mencopot pejabat yang belum dua tahun menjabat jika terbukti tak mampu bekerja.
“Pejabat yang sudah lima tahun lebih sebaiknya diganti, agar tidak stagnan dan muncul regenerasi. Kalau belum dua tahun tapi gagal, copot saja. Aturannya memang bisa, asal dapat izin dari Kementerian PANRB atau Kemendagri,” tegasnya.
Menurut Sugiyanto, karakter Pramono yang kompromistis harus diimbangi dengan ketegasan, apalagi saat ini masih banyak masalah krusial seperti tumpang tindih kewenangan, lambatnya pelayanan publik, hingga BUMD yang belum menunjukkan performa maksimal.
Baca Juga : Pengamat Tegaskan Raja Laut Farm Bukan Arena Judi, Tak Ada Pemerasan oleh H. M Idris
“Jangan sampai birokrasi merasa aman karena gubernurnya terlalu baik. Kita butuh pemimpin yang berani bertindak tegas, seperti saat Ahok dulu tak segan copot pejabat yang main-main,” ujarnya.
Sugiyanto juga menggarisbawahi bahwa Pramono sudah punya semua modal untuk bersikap tegas. Ia adalah mantan Sekretaris Kabinet dua periode, politikus senior PDIP, dan punya pengalaman panjang di birokrasi maupun parlemen.
“Pramono tahu cara kerja sistem. Ia hanya perlu memastikan kebaikan hati dan ketegasan berjalan beriringan. Jakarta butuh pemimpin yang tidak cuma bisa merangkul, tapi juga bisa menggertak kalau memang harus,” tandasnya.
Sugiyanto berharap ketegasan ini tak hanya diterapkan kepada ASN, tapi juga kepada direksi dan komisaris BUMD yang dinilai tidak punya kontribusi signifikan terhadap pelayanan publik.
“Kalau bisa, RDF jalan, transportasi membaik, dan pelayanan digital tuntas. Tapi kalau orang-orang di belakang layar kerjanya lemah, ya habis waktu Gubernur buat beresin yang semestinya sudah selesai,” pungkasnya. (DID)
