JAKARTA, BERNAS.ID – Wacana penyesuaian tarif transportasi publik di Ibu Kota kembali menguat. DPRD DKI Jakarta menilai tarif layanan Transjakarta perlu dikaji ulang di tengah meningkatnya biaya operasional dan tekanan fiskal daerah yang kian terasa.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, menyebut tarif Transjakarta yang tidak mengalami penyesuaian selama belasan tahun perlu ditinjau secara komprehensif. Menurutnya, dalam rentang sekitar 15 hingga 20 tahun terakhir, tarif transportasi publik tersebut relatif stagnan, sementara biaya operasional terus mengalami kenaikan.
“Tarif Transjakarta itu sudah lama tidak naik. Sementara biaya operasional terus berubah, terutama karena BBM dan BBG,” kata Nur Afni, Senin (15/6/2026).
Baca Juga : Komisi B DPRD DKI Dukung Penyesuaian Tarif TransJakarta, Asal Layanan Ditingkatkan
Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi transportasi yang harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Selain sektor transportasi, tekanan fiskal daerah juga dipengaruhi oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).
“Ini menjadi beban pemerintah daerah. Subsidi transportasi itu besar,” ujarnya.
Meski demikian, Nur Afni menegaskan bahwa kebijakan tarif tidak bisa hanya dilihat dari sisi fiskal semata. Pemerintah daerah tetap harus menjaga keterjangkauan layanan transportasi publik, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya penguatan transportasi publik sebagai upaya mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta. Menurutnya, integrasi layanan seperti Transjakarta serta moda lain seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta menjadi kunci perubahan pola mobilitas warga.
Baca Juga : Komisi B DPRD DKI Soroti Wacana Penutupan PT Delta, Nur Afni: Jangan Korbankan PAD
“Kalau layanan transportasi semakin baik, masyarakat akan lebih terdorong menggunakan transportasi umum,” terangnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah daerah masih mengkaji penyesuaian tarif, termasuk pada layanan Transjabodetabek. Ia menepis kabar yang menyebutkan adanya kenaikan tarif hingga Rp10.000 – Rp15.000 secara menyeluruh.
“TransJabodetabek seakan-akan akan mengalami kenaikan 10 sampai dengan 15 ribu. Tidak semua TransJabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu. Mungkin satu-dua yang akan mengalami penyesuaian harga,” kata Pramono.
Ia menambahkan, penyesuaian tarif nantinya akan diselaraskan antara Transjabodetabek dan Transjakarta, namun besaran finalnya masih dalam tahap pembahasan dan akan diumumkan secara resmi kepada publik.
“Tetapi saya tetap akan memberlakukan TransJabodetabek sama dengan TransJakarta. Angkanya berapa nanti segera akan kami putuskan,” ujarnya.
