KLATEN,HarianBernas.com– Penyerapan anggaran oleh masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Klaten sangat minim. Terbukti hingga 31 Oktober, total anggaran yang terserap baru sekitar 43 persen.
“Laporan Kabag Pembangunan tadi menyebutkan penyerapan anggaran kita baru sekitar 43 persen. Artinya anggaran yang belum terserap 57 persen atau sekitar Rp 369,52 Miliar,” kata Wakil Bupati Hj Sri Hartini pada Rakorlak Kegiatan Kabupaten Klaten 2015 di aula RSPD Jalan Pemuda Klaten, Rabu (18/11).
Mengingat masih adanya sisa waktu yang sebulan lagi maka harus menjadi perhatian bersama untuk lebih fokus lagi. “Gunakan waktu seefektif mungkin dengan berkoordinasi,” pinta Wakil Bupati yang hadir mewakili Bupati H Sunarno SE, M.Hum.
Sementara itu Kepala Bagian Pembangunan Sigit Gatot Budiyanto SE, MM selaku penyelenggara Rakorlak Kegiatan 2015 dalam laporannya mengatakan jumlah program APBD Klaten sebelum perubahan 588 program dan setelah perubahan 625 program. Jumlah kegiatan sebelum perubahan APBD 2734 kegiatan dan setelah perubahan menjadi 2940 kegiatan. Belanja langsung sebelum perubahan APBD Rp 517.318.809.286 dan setelah perubahan APBD menjadi Rp 659.197.583.960.
Hingga 31 Oktober, penyerapan belanja langsung SP2D Rp 289.674.403.056 atau 43 persen dan SPJ Rp 274.282.685.749 atau 41 persen. Rencana kegiatan fisik 79 persen namun terealisasi hingga 31 Oktober 60 persen sehingga terjadi deviasi (-19 persen).
Dalam laporannya juga, Sigit Gatot Budiyanto menambahkan masih ada 244 kegiatan atau 8 persen yang pelaksanannya 0 persen. Sedangkan yang capaiannya 1-25 persen ada 314 kegiatan (11 persen), 26-50 persen ada 340 kegiatan (12 persen), 51-75 persen ada 664 kegiatan (23 persen), 76-99 persen ada 717 kegiatan (24 persen) dan yang sudah mencapai 100 persen ada 661 kegiatan (22 persen).
Terjadinya deviasi pada kegiatan itu kata dia akibat dampak dari UU 23 Tahun 2014 dan eks 2P0A ke desa.
