YOGYAKARTA, HarianBernas.com – Senin (25/4/16) Serikat Buruh dan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan akan turun ke jalan untuk berdemonstransi. Padahal, sebelumnya Minggu kemarin (24/4/16), Kapolri Badrodin Haiti meminta para buruh mengisi peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang dengan bakti sosial.
“Sekitar seratusan buruh siap melakukan berjalan kaki dari Taman Parkir ABA hingga Titik Nol Kilometer pada peingatan May Day,” jelas Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Mimbar Abdullah di Yogyakarta.
Menurut ketua KSPSI, ratusan buruh itu terdiri dari perwakilan organisasi buruh dan pekerja KSPSI, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Yogyakarta, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, dan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia.
Tuntutan utamanya adalah menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Bagi Mimbar, konsep pengupahan itu telah menutup ruang negosiasi perwakilan butuh dalam menentukan upah layak karena ditentukan sesuai pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi yang dirilis BPS.
Menurut Mimbar Abdullah, penentuan upah buruh yang sesuai PP Nomor 78 sulit mengikuti kebutuhan riil buruh di lapangan seperti pertumbuhan ekonomi yang dianggap sedang bagus lantaran penurunan harga (Bahan Bakar Minyak) karena tidak dibarengi dengan penurunan harga kebutuhan bahan pokok. Apalagi standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) ditinjau 5 tahun sekali, seharusnya bisa 1 sekali.
Selain itu, aksi besok akan mengangkat isu tentang realisasi pemerintah mengenai pembuatan rumah murah untuk buruh. Rumah murah bagi buruh penting direalisasikan pemerintah sebab dengan gaji buruh saat ini, masih sulit bagi buruh memiliki rumah sendiri di DIY.
Buruh juga akan menuntut penghapusan tenaga alih daya yang tidak sesuai dengan Permenakertrans RI Nomor 19 tahun 2012. “Kami juga meminta agar pemerintah memberikan subsidi pendidikan untuk anak buruh, tambah Mimbar.
