JAKARTA, HarianBernas.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap ada persoalan dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak. Ia menyarankan Pemerintah agar melakukan sosialisasi yang jelas ke rakyat, Rabu (31/8/16).
“Sosialisasi, harus lebih jelas,” jelas Kalla, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
JK menyarankan Pemerintah harus mampu menarik pengusaha besar untuk ikut pengampunan pajak karena pengusaha besar cenderung mempunyai aset di luar negeri.
Kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu kebijakan kebaikan hati Pemerintah kepada yang tidak bayar pajak. Kebijakan ini merupakan upaya pengampunan dosa kepada masyarakat yang tidak taat membayar pajak.
“Kalau tidak dipakai ya silakan, tapi akibatnya belakangan lebih besar,” pesan Kalla.
JK menyiratkan bahwa Pemerintah memiliki rencana cadangan jika target pengampunan pajak tak tercapai. Pemotongan anggaran menjadi salah satu rencana untuk mengatasi defisit anggaran.
JK tak ambil pusing dengan adanya rencana judicial review untuk pengampunan pajak. Uji materi terhadap kebijakan pengampunan pajak ini pun sudah diajukan sejumlah organisasi masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Judicial review itu hak masyarakat. Silakan saja, biar MK yang memutuskan,” komentar Kalla.
