YOGYA, BERNAS.ID – Pemerintah Kota Jogja mengajukan tambahan belanja sebesar Rp6 miliar dari kas daerah untuk Rumah Sakit (RS)Jogja melalui APBD Perubahan 2019. Dengan demikian, total belanja yang dialokasikan untuk rumah sakit pemerintah itu mencapai Rp11,7 miliar.
?Ada pos belanja untuk RS Jogja. Nilainya Rp5,7 miliar ditambah usulan Rp6 miliar di perubahan. Pemerintah memiliki komitmen untuk memerhatikan pelayanan dasar bagi masyarakat sehingga ada alokasi anggaran dari kas daerah,? kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa, Kamis (1/8/2019)
Tambahan belanja itu diharapkan dapat membantu operasional rumah sakit tipe B itu untuk memberikan pelayanan kesehatan, selain tetap mengandalkan pendapatan dari jasa pelayanan karena rumah sakit sudah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Walau demikian, menurutnya penggunaan tambahan belanja dari kas daerah tersebut masih harus menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah DIY.
?Persetujuan bersama APBD Perubahan 2019 sudah disampaikan ke DIY, tinggal menunggu hasil evaluasinya. Awal pekan depan sudah ada hasilnya,? katanya.
Sebelumnya, DPRD Kota Yogyakarta mengkhawatirkan jika RS Jogja tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan karena masih memiliki tunggakan klaim untuk Maret dan April sebesar Rp16 miliar yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan.
Tunggakan pembayaran klaim disebabkan RS Jogja masih berada dalam status quo karena tidak bisa menyelesaikan akreditasi pada Desember 2018. RS harus menunggu keputusan dari auditor Kejaksaan Agung dan BPK untuk memastikan apakah BPJS diperbolehkan membayarkan klaim atau tidak.
Direktur Utama RS Jogja Ariyudi Yunita membenarkan jika masih ada tunggakan klaim sebesar Rp16 miliar untuk Maret dan April. Namun hal tersebut dipastikan tidak mempengaruhi layanan kesehatan di rumah sakit karena ada back up dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
?Bagaimanapun juga, RS Jogja adalah rumah sakit milik pemerintah daerah sehingga ?back up? pasti diberikan. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Seluruh pelayanan kesehatan tetap bisa diakses dan obat-obatan pun tersedia,? katanya.
Dalam satu bulan, rerata biaya operasional di RS Jogja mencapai sekitar Rp6 miliar yang digunakan untuk berbagai kebutuhan.
Terkait akreditasi, Ariyudi mengatakan, RS Jogja sudah memperoleh akreditasi per 15 Mei. Pihaknya pun sudah mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan untuk Mei.
?Nilainya Rp3 miliar karena hanya terhitung beroperasi setengah bulan, sesuai akreditasi,? ungkapnya. (den)
