JAKARTA, BERNAS.ID – Politeknik STIA LAN Jakarta bersama Korea Research Institute for Local Administration (KRILA) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan konferensi internasional berbasis daring bertemakan ?Learning from Covid-19 Experiences in The Asia Pacific Region: State and Society?s Perspective? pada Sabtu, 27 Juni 2020.
International web-conference ini dibuka secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, SH dan didampingi oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr. Adi Suryanto, M.Si.
Pembicara internasional yang hadir dalam acara ini adalah Dr. Young Hoon Ahn, Korea Research Institute for Local Administration (KRILA); Dr. Shahbaz Hossein, Ministry of Rural Development Iran; Dr. Eva Tuzon, Ministry of Agrarian Reform Philippines; Dr. Durga Paudyal, Former Director of CIRDAP
Nepal; Prof. Dr. Vasanthi Rajendran, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India & Former Director CIRDAP India; Dr. Somporn Hanpongpand, FAO Consultant and Former Director of CIRDAP Thailand.
Hadir pula sebagai pembicara, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, dan Dr. Cecep
Efendi, Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai moderator. Kegiatan international web-conference yang dihelat melalui zoom webinar tersebut
mendapatkan antusias lebih dari 1.700 pendaftar baik dari dalam maupun luar negeri.
Forum ilmiah berbasis online ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu knowledge sharing pembelajaran dan pengalaman Korea Selatan, Thailand, Nepal, Iran, Filipina, dan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19, mendorong kolaborasi para akademisi dan praktisi dalam memberikan kontribusi melalui kegiatan-kegiatan ilmiah serta memperkaya literasi dan kewaspadaan publik tentang problematika Covid-19 dari perspektif administrasi/pemerintahan, ekonomi, dan sosial.
Dalam sambutannya Tjahjo Kumolo memaparkan, langkah pemerintah dalam merespon bencana internasional Covid-19.
?Presiden Indonesia bersama seluruh jajaran pemerintah, baik
pusat maupun daerah telah mengupayakan segala solusi dan kebijakan pada 3 aspek utama, yaitu pertama, aspek kesehatan melalui kebijakan social/physical distancing dan protokol kesehatan; kedua, aspek ekonomi berupa relaksasi pajak, listrik, suku bunga, dan ketiga, aspek sosial dengan kebijakan jaringan pengaman sosial bagi kelompok rentan terdampak pandemi,” tegas Tjahjo.
Secara mendasar, langkah yang sama juga dilakukan oleh Korea Selatan, Thailand, India, Nepal, Iran, dan Filipina. Pemerintah Korea Selatan berhasil menangani Covid tanpa pemberlakuan lockdown.
Dalam sesi diskusi, Young Hoon Ahn memaparkan bahwa kunci keberhasilan
penanganan Covid-19 di Korea Selatan adalah Smart-Quarantine Framework berbasis Teknologi Informasi (TI) didukung oleh kedisiplinan masyarakat.
Smart city dan gaya hidup berbasis digital telah menjadi gaya hidup masyarakat Korea Selatan, terutama setelah pandemi menjadi semakin kompleks.
Sementara itu, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin menyampaikan pengalaman dan hambatan Indonesia dalam penanganan Covid-19. Salah satu kebijakan menarik yang disampaikan Nurliah adalah Kerjasama Sosial Berskala Besar (KSBB) atau Large-scale Social Collaboration Program, yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta.
“KSBB bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang peduli dan memberikan bantuan dengan target grup yang membutuhkan bantuan,” kata Nurliah.
Menurutnya, berbeda dengan Indonesia dan Korea Selatan, kebijakan penerapan lockdown secara parsial
berlaku di Filipina, India, dan Iran.
“Di India, kebijakan karantina memberikan pelajaran berharga,” ujar Nurliah.
Ditempat yang sama, Vasanthi dari India menjelaskan tentang urgensi kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor privat, dan self-help group yang secara efektif telah menekan angka penyebaran Covid-19 di Kerala, salah satu wilayah best practice penanganan pandemi di India.
Di Filipina, Eva Tuzon mengulas secara singkat tentang dampak buruk pandemi terhadap sektor agraria, terlebih ketika lockdown berlangsung.
“Kini Filipina telah membuka akses menuju the new normal, di saat yang sama, pemerintah Filipina tengah menunjukkan upaya serius dalam menjalin kolaborasi untuk membangun kembali ekonomi,” ujarnya.
Kebijakan lockdown cukup mirip dengan PSBB di Indonesia. Shahbaz Hossein memberikan gambaran tentang kebijakan pengaturan regulasi, layanan kesehatan gratis, dan jaringan
pengaman sosial bagi kelompok rentan menjadi program utama.
Pengembangan kapasitas pemerintah dan teknologi menjadi aspek penting untuk pemerintah Nepal. Dalam paparannya, Durga Paudyal menekankan perbaikan aspek manajemen publik khususnya dalam penanganan bencana.
Kembali ke Nurliah Nurdin, konferensi ini menyimpulkan bahwa pengalaman dari satu negara adalah pembelajaran bagi negara-negara lainnya. Era new normal telah dimulai. Semua negara memberlakukan kebijakan baru yang adaptif.
“Masyarakat dan birokrasi harus mampu menyikapi banyak ketidakpastian,
tidak hanya tata kelola pelayanan dan pembangunan, namun juga tata kelola bencana,” pungkasnya. (wit)
