YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pemkot Yogyakarta merombak sejumlah struktur kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (4/1/2021). Hal itu diiringi dengan reposisi beberapa jabatan strategis.
Perombakan kelembagaan itu, antara lain Dinas Pendidikan yang digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dilebur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini dipisah, di mana Dinas Perindustrian mengalami peleburan menjadi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM.
Sedangkan Dinas Kebudayaan berubah menjadi Kundha Kabudayan dan membawahi beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dulunya berada dalam naungan Dinas Pariwisata. Itu meliputi UPT Pengelolaan Cagar Budaya (dulu UPT Malioboro) dan UPT Pengelolaan Taman Budaya (dulu UPT Taman Pintar).
Perubahan nama untuk menyesuaikan urusan keistimewaan tersebut juga terjadi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana.
Kemudian, Kecamatan menjadi Kemantren, Camat menjadi Mantri Pamong Praja dan Kelurahan menjadi Kalurahan.
“Secara organisasi, ini lebih simpel, tajam dan efisien. Yang paling penting mengikuti PP, sehingga tidak ada kesalahan nomenklatur mengenai anggaran. Jadi, semua mengikuti sistem tersebut,” terang Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, seusai pelantikan, Senin (4/1/2021).
Haryadi juga mengungkapkan, terdapat 888 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik dalam kesempatan ini. Namun menurutnya perombakan struktur tersebut masih jauh dari kata sempurna, sehingga pembenahan masih terus dilakukan sampai dirasa benar-benar memadahi.
“Belum sempurna, kita akan terus melakukan pembenahan mekanisme pengisian jabatan pada OPD-OPD itu, mungkin Februari ada lagi, maret ada lagi, dan seterusnya sampai dirasa cukup,” ungkapnya.
Di Pemkot Yogyakarta sendiri, beberapa jabatan kini masih berstatus pelaksana tugas (Plt). Ini meliputi Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), hingga Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM.
“Bersama Pak Wawali (Heroe Poerwadi), kita berkomitmen tahun ini tidak ada Plt. Jadi, segera akan kita isi jabatan-jabatan yang masih kosong itu, dengan pejabat definitif,” janji Haryadi.
Ia pun menyebut, keberadaan OPD baru ini akan menjadi sejarah baru dalam tata kelola Pemkot Yogyakarta.
Tentu bakal menjadi tantangan tersendiri dan membutuhkan penataan yang tidak mudah. Tetapi menurut dia itu merupakan dinamika yang wajar sebagai proses transisi menuju perbaikan birokrasi.
“Untuk itu saya mengajak seluruh ASN menjadi bagian dari sejarah ini dengan mengambil peran dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga, perubahan ini akan membawa kita pada perubahan pola pikir, pola perilaku dan budaya kerja yang makin baik,” tandasnya. (den)
