SUKOHARJO, BERNAS.ID – Pemkab Sukoharjo menyiapkan banyak program bantuan perbaikan rumah untuk masyarakat kurang mampu. Bantuan diberikan dari berbagai sumber untuk peningkatan rumah tinggal warga.
Sumber bantuan berasal dari Pemkab Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu juga direncanakan ada tambahan bantuan dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan CSR Bank Jateng, namun demikian kepastiannya masih menunggu koordinasi lanjutan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo, Suraji mengatakan, Pemkab Sukoharjo pada tahun 2022 ini masih terus melanjutkan program pro rakyat berupa rehab rumah. Selain itu, pada tahun 2022 ini juga akan dijalankan untuk kali pertama program pembangunan rumah baru untuk warga yang belum memiliki rumah.
“Pelaksanaan program tersebut akan dijalankan setelah sejumlah kegiatan sudah memiliki kepastian sumber anggaran. Salah satunya berasal dari APBD Pemkab Sukoharjo. Anggaran disediakan untuk membantu peningkatan kualitas rumah warga,” ujarnya Kamis (27/01/2022).
DPKP Sukoharjo menurutnya sudah menyiapkan data warga penerima bantuan. Mereka tersebar disejumlah desa, kelurahan dan kecamatan. Petugas telah melakukan pendataan sekaligus pengecekan langsung kondisi warga. Verifikasi dan validasi ditegaskan Suraji wajib dilakukan untuk mengetahui kelayakan warga penerima bantuan.
Baca juga: Ada Kasus Positif Varian Omicron di Sukoharjo, Begini Perkembangannya
Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan DPKP Sukoharjo Puruhito Wiratmoko menambahkan, Pemkab Sukoharjo pada tahun 2022 sudah menyiapkan bantuan peningkatan kualitas atau rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 146 unit. Bantuan diberikan dari Pemkab Sukoharjo dengan per unit menerima Rp 15 juta.
Sebanyak 146 unit rehab RTLH dibagi untuk 12 kecamatan. DPKP Sukoharjo sudah berkoordinasi dan meminta data pada masing-masing camat. Para penerima nantinya akan dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku.
Pada tahun 2022 ini di Kabupaten Sukoharjo juga akan menerima Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu Prov) Jawa Tengah sebanyak 326 unit. Rinciannya ada 256 unit ditambah 70 unit tambahan. Per unit rumah akan menerima bantuan sebesar Rp 12 juta. Rinciannya, Rp 9,5 juta untuk material bangunan, Rp 1,8 juta upah tenaga, Rp 200 ribu konsumsi dan Rp 500 ribu BOP. Penerima Bankeu Provinsi Jawa Tengah juga akan dikenakan pajak sesuai aturan berlaku.
Di Kabupaten Sukoharjo para tahun 2022 ini direncanakan juga akan menerima bantuan dari Ketua DPR RI Puan Maharani dalam program BSPS sebanyak 630 unit. Per unit penerima nantinya akan menerima bantuan sebesar Rp 20 juta. Meski begitu Pemkab Sukoharjo masih akan menunggu kepastian bantuan dengan terus melakukan koordinasi lanjutan dengan pusat.
Pemkab Sukoharjo sekarang juga sudah mengajukan bantuan sebanyak 300 unit rehab RTLH melalui CSR Bank Jateng. Per unit RTLH diajukan bantuan kepada Bank Jateng sebesar Rp 15 juta. Program tersebut masih bersifat pengajuan dan menunggu kepastian dari Bank Jateng.
Baca juga: Pantaskah si Miskin Memiliki Rumah yang Layak?
Sedangkan untuk rehab RTLH bersumber dari DAK pusat khusus tahun 2022 ini Pemkab Sukoharjo tidak mengambil. Sebab pemerintah pusat membuat aturan baru dimana daerah penerima bantuan harus menyediakan dana pendamping dari kabupaten kota sebesar Rp 20 juta per unit. Kebutuhan anggaran tersebut sangat besar dimana Pemkab Sukoharjo sudah menganggarkan dana sendiri dalam program daerah untuk rehab RTLH lainnya.
“Terbaru dan baru pertama diterapkan di Kabupaten Sukoharjo para tahun 2022 ini ada program pembangunan baru (PB) rumah sebanyak 19 unit dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya. (den)
