SLEMAN, BERNAS.ID – Manajemen PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (TWC BPRB) masih belum mengijinkan pedagang asongan Komoditas 14 berjumlah 350 orang untuk berjualan kembali di depan Museum Karmawibhangga yang termasuk dalam zona dua. Alasannya, menjaga reputasi dan zona dua akan disterilkan dari bidang usaha.
Hal itu diungkapkan Wito Prasetyo, Ketum Serikat Pekerja Wisata Borobudur setelah melakukan audiensi dengan pihak manajemen PT TWC BPRB di Prambanan, Jumat (22/7).
“Ada beberapa hal, terkait usulan kami sembari menunggu kesepahaman, meminta manajemen untuk mengijinkan agar berjualan di tempat semula dijawab dengan tegas pihak manajemen, tidak dijinkan,” tutur Wito ke awak media.
Baca Juga Sri Sultan Ikut Beri Masukan Jogja Planning Gallery
Dalam audiensi, Wito juga sempat meminta untuk diijinkan boleh berjualan dengan shif pagi dan siang dengan memakai seragam asongan yang memiliki nilai budaya, pakai ikat kepala dan kemben. “Hari ini belum ada kesepahaman dan hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan pedagang untuk bisa kembali berjualan,” ujarnya.
Wito bercerita para pedagang asongan Komoditas 14 sudah puluhan tahun berjualan di depan Museum Karmawibhangga. Namun, pandemi Covid-19, tidak jualan hampir selama dua tahunan.
“Setelah Covid-19 mereda, pariwisata mulai buka, teman-teman asongan mulai dikumpulkan, langsung dapat informasi sepihak tidak boleh berjualan di tempat itu. Diawasi digiring pihak keamanan,” tuturnya.
“Teman-teman asongan akhirnya harus menyatu berbaur dengan pedagang asongan di parkir bis, lalu terjadi komplain dari pengkios karena ratusan asongan yang jualan menjadi menutup pengkios. Ini menimbulkan permasalahan baru dan ini rawan konflik sosial,” imbuhnya.
Ia mengatakan berbahaya kalau terjadi konflik sosial di internal pekerja wisata. Terkait pemberikan lahan asongan, ia menyebut ada untuk lapak, diakomodir di terminal atau parkir bis, tapi menjadi pesaing tambahan atau kompetitor pedagang asongan di parkir bis.
“Apakah sebuah reputasi harus mengorbankan konflik sosial masyarakat,” katanya.
Baca Juga Mendagri Ajak Seluruh Daerah Kelola Sampah Dengan Baik
Sebagai pendamping pedagang asongan Komoditas 14, Lalu Muhammad Salimin Iling Jagat, Kepala Divisi Riset LBH Yogyakarta dan Pengacara Publik menyayangkan pihak LBH Yogyakarta tidak diperbolehkan ikut masuk audiensi. Ia menyebut padahal mengantongi surat kuasa.
“Kami tanya alasannya tidak ada, padahal, kami punya dasar hukum, UU advokat, UU bantuan hukum.Kami berstatement PT TWC mengingkari kedua UU tersebut,” tutur Jagat.
Ia mengatakan, keberadaan dengan para pedagang asongan untuk memberikan akses keadilan. Dasar hukum yang dipakai para pedagang asongan, yaitu SK No.4 tahun 2003 tentang tata tertib yang menyebut pedagang anjungan masih boleh berdagang selama tertib. (jat)
