SLEMAN, BERNAS.ID – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2022 yang lalu, dan atas prakarsa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012.
Kebijakan ini sebagai komitmen pengendalian konsumsi demi kepentingan kesehatan. Namun hal ini juga perlindungan terhadap buruh, petani, konsumen dan industri dengan meminimalisir dampak negatif terkait produk hasil tembakau, sekaligus melihat peluang dan mendorong ekspor hasil tembakau Indonesia.
Tetapi kebijakan tersebut menimbulkan beberapa persoalan dan tantangan bagi masa depan ekosistem pertembakauan di Indonesia.
Berikut ini adalah masa depan ekosistem pertembakauan di Indonesia, yang pertama adalah kebijakan kenaikan cukai rokok. Pemerintah akan berencana untuk menaikan tarif cukai rokok pada tahun 2023.
Selanjutnya dorongan revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 untuk memperbesar peringatan bergambar dan larangan beriklan. Kemudian tekanan dari anti tembakau untuk ratifikasi FCTC.
Kemudian, pemerintah daerah memberlakukan KTR melebihi dari PP Nomor 109 Tahun 2012, yang merupakan lebih dari 300 peraturan diseluruh Indonesia.
Masa depan ekosistem pertembakauan di Indonesia juga tentukan oleh pelarangan total iklan dan promosi rokok, pembesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
Baca Juga : APTI Surati Presiden Jokowi, Begini Permintaan Petani Tembakau
Dan yang terakhir, dampak pandemi covid-19 pada ekosistem pertembakuaan, dari segi hambatan operasional, penurunan produksi, serta biaya dan penyesuaian yang harus dilakukan terkait protokol kesehatan.
Ketua FSP RTMM-SPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto mengkritisi hal tersebut, terkait tentang perlindungan pekerja/buruh sektor SKT yang bekerja di sektor padat karya dengan tidak menaikan tarif cukai rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) pada tahun 2023.
Sementara itu, Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DIY Triyanto, mengaku petani Tembakau merasa terjerat dengan adanya PP Nomor 109 Tahun 2012, apalagi nanti setelah adanya revisi.
“Petani tembakau banyak di lereng Merapi, beberapa permasalahannya dengan kenaikan cukai yang terus merangkak terus, tentunya akan merugikan para petani tembakau dengan menekan bahan baku, hasil jual dari petani tidak akan mencukupi BEP,” ujarnya, Senin (8/8/2022).
Triyanto menyampaikan, biaya operasional yang terus naik, tetapi petani tembakau tidak mendapat subsidi pupuk. “Mohon dipertimbangkan karena petani tembakau sebagi penyumbang terbesar kepada negara,” katanya.
Baca Juga : Menilik Kebijakan Cukai Hasil Tembakau dan BDHCHT Tahun 2022
Andi Kartala dari Pakta Konsumen mengatakan, konsumen rokok saat ini telah menyumbangkan pendapatan negara terbesar dari cukai rokok.
“Karena kami sebagai konsumen rokok sebagai penyumbang pendapatan terbesar kepada negara, seharusnya negara memberikan sesuatu yang lebih kepada kami,” katanya.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, Budi Sanyoto pada kesempatan itu mengapresiasi kepada para petani tembakau. “Saya mengapresiasi para petani tembakau, walaupun merugi tapi tetap menjalani,” tuturnya.
Terkait kebijakan pada para petani tembakau, nantinya kelompok petani bisa mendapatkan pupuk bersudsidi. “Nantinya kita bersama-sama melakukan suatu upaya, agar semuanya berkeadilan, termasuk cukainya,” katanya.
Baca Juga : Musda II PD FSP RTMM-SPSI DIY: Waljid Budi Lestarianto Terpilih Menjadi Ketua
Budi juga menyampaikan, hingga saat ini di Sleman tidak memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). “Kami di dewan tidak pernah menolak Perda kawasan tanpa rokok,” katanya.
Budi berharap seandainya nanti kedepan ada Perda KTR, bisa memberikan rasa adil. “Sehingga nantinya dibeberapa space disediakan tempat untuk orang yang beraktivitas merokok,” imbuhnya.
Pada diskusi kritis media tersebut, Budi Sanyoto juga mengharapkan adanya masukan dari pihak-pihak terkait, apabila suatu saat Kabupaten Sleman melahirkan Perda KTR itu. (cdr)
