YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) menunjuk Pemda DIY menjadi salah satu pemda pilot project implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, UGM juga ditunjuk sebagai partner pilot project tersebut.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, penunjukan ini berdasarkan karena keduanya mempunyai komitmen yang tinggi untuk menangani masalah-masalah kemiskinan dan kerakyatan di Indonesia.
RB merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, Anas berharap instansi pemerintah dapat lebih fokus untuk dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan.
“Bagaimana RB ini bekerja? Jadi ke depan RB nya akan bekerja bagaimana mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah yang terkait dengan tata kelola pada isu atau program prioritas pemerintah,” tutur Menteri Anas dalam acara Grand Launching dan Talkshow Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan di UGM, Jumat (21/10).
Baca Juga Pemda DIY Dukung Satu Data Nasional, Minimalisir Duplikasi Ganda
Lanjut tambahnya, RB Tematik bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, juga untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat dan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden Joko Widodo.
Penerapan RB Tematik sendiri disusun dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi. Tidak hanya pengentasan kemiskinan, RB Tematik memiliki tiga fokus lain, yakni investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas presiden. Pada RB Tematik dengan fokus Pengentasan Kemiskinan ini, RB Tematik tersebut akan mendorong penggunaan anggaran penaggulangan kemiskinan agar lebih fektif sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Selain itu, Menteri Anas menyebutkan, RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan untuk mengintervensi dan memperbaiki aspek tata Kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, dan perbaikan regulasi/kebijakan. Juga melalui reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan penyediaan dukungan IT, dll.
“Sebagai contoh, ini saya sering sampaikan. Jadi kalau programnya menurunkan kemiskinan, tentu bukan studi banding tentang kemiskinan tapi langsung bagaimana meningkatkan daya beli. Maka investasi harus kita tumbuhkan. Izin-izin investasi harus kita permudah,” ucap Menteri Anas.
Lebih lanjut, Menteri Anas mencontohkan usaha menurunkan kemiskinan juga bisa melalui menurunkan angka pengangguran. Di samping itu, usaha penanggulangan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan kontribusi sektor pendidikan di antaranya meningkatkan pemerataan pendidikan, menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan daya tampung sekolah, meningkatkan akses pendidikan penduduk miskin dengan menyalurkan beasiswa untuk peserta didik kurang mampu, dan meningkatkan partisipasi Pendidikan nonformal dengan menyalurkan dana BOP ke lembaga pendidikan nonformal.
Baca Juga Gubernur DIY Ajak Tertib Pendataan Karya Budaya
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang hadir menjadi keynote speaker dalam acara tersebut menyampaikan, Pemda DIY bersama beberapa pemda lain menyambut baik Pilot Project RB Tematik Pengentasan Kemiskinan. Sultan berharap dengan ditetapkannya sebagai piloting project, dapat memberi dukungan dan energi yang lebih, memberikan dorongan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi.
“Melalui semangat kolektivitas DIY ‘Jogja Satu Bangkit Bersama’ untuk pulih dari pandemi dan menatap masa depan yang lebih baik, kami mendukung penuh pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan ini. Sejalan dengan komitmen bahwa dalam pembangunan sedoyo dipun gatosaken, mboten wonten ingkang dipun lirwakaken atau semua diperhatikan dan tidak ada satu pun yang ditinggalkan sebagaimana mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan,” beber Sri Sultan.
Sri Sultan juga berharap program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan juga bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keterpaduan data, sinergi program dan kerjasama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta aktor non pemerintah, sangat diperlukan.
“Apalagi kita semua memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bisa dituntaskan pada tahun 2024,” ucap Sri Sultan.
Selain itu, Sri Sultan menyampaikan salah satu upaya dalam RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan di DIY dilakukan pula dengan melakukan refocusing terhadap 15 kapanewon sebagai fokus penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan didampingi oleh Badan Pengawas Keuangan.
Pemetaan lokasi kapanewon tersebut dilakukan agar program yang dikerjakan bisa lebih terarah. Masing-masing lokus memiliki karakter yang telah diidentifikasi sehingga mempermudah intervensi yang akan dilakukan, apakah itu dalam hal akses infrastruktur, kondisi rumah layak huni, pemenuhan gizi berbasis potensi lokal sampai dengan upaya pemberdayaan UMKM dan kelembagaan masyarakatnya.
“Sumber daya pembangunan tidak tak terbatas, maka kerja kolaborasi dan inovasi merupakan pilihan yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Kolaborasi dan inovasi menjadi salah satu culture set yang kita perlukan, apalagi dengan local wisdom berupa budaya gotong royong atau sambatan yang masih ada di masyarakat, maka kerja bersama akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintahan, dan media dalam bentuk kolaborasi Penta Helix, adalah solusi yang diperlukan,” jelas Sri Sultan.
Adapun Sri Sultan mengutarakan, Pemda DIY telah melakukan beberapa inisiasi inovasi dan kolaborasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Inisiasi inovasi dan kolaborasi tersebut di antaranya seperti dalam hal manajemen data yang dilakukan dengan Manunggal Raharja sebagai Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja, Desa Mandiri Budaya, Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan melalui pengembangan SIBAKUL JOGJA, maupun beberapa kerja bersama Baznas DIY. (jat)
