YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Puluhan pelaku UMKM yang tergabung dalam Solidaritas UMKM Korban COVID-19 menggelar unjuk rasa di DPRD DIY, Senin (18/12/2023) siang. Mereka mengadu, karena semakin banyaknya penyitaan dan pelelangan aset jaminan UMKM oleh pemberi pinjaman baik bank maupun nonbank.
Prasetyo Atmo, pimpinan Solidaritas UMKM Korban COVID-19 mengungkapkan, situasi tersebut meresahkan kehidupan UMKM dan bahkan memicu tekanan psikologis. Ia juga mengungkap bahwa di beberapa tempat sotuasi ini telah memicu kejadian bunuh diri sebagai akibat dari penekanan, pengancaman, penyitaan dan pelelangan aset jaminan UMKM Korban COVID-19.
“Karena itu kami mendatangi DPRD DIY untuk menyampaikan pernyataan. Bahwa sesuai janji yang pernah dinyatakan oleh pemerintah, agar pemerintah segera menerbitkan PP terkait dengan penghapusan kredit macet UMKM Korban COVID-19 dengan plafon pinjaman 5 Milyar kebawah, berdasarkan UU No.4 tahun 2023. Ini ingin kami ingatkan dan tanyakan baik pada DPRD DIY maupun Dinas Koperasi dan UKM DIY,” ungkapnya.
Baca juga: Grebeg UMKM DIY Digelar Agustus
Solidaritas UMKM juga meminta pemerintah pusat, pemerintah DIY, DPR RI dan DPRD DIY untuk membuat pernyataan melarang Bank maupun Non Bank melakukan penyitaan atau pelelangan aset jaminan UMKM Korban COVID-19 paling tidak sampai dengan keluarnya PP Pemerintah RI terkait penyelesaian kredit bermasalah UMKM Korban COVID-19.
Mereka juga memimta DPRD DIY dan Pemerintah DIY menindaklanjuti hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI pada 23 November 2023 yang berisi tentang perlindungan dan keberpihakan kepada UMKM Korban COVID-19.
“Kami juga meminta DPR dan Pemerintah berkerjasama dengan maksimal dan serius melindungi dan menyelamatkan UMKM Korban COVID-19 agar UMKM tidak mati dan agar tidak terjadi PHK besar-besaran pada kegiatan usaha UMKM, mengingat bahwa sekitar 98 persen lapangan kerja ada di UMKM,” tandas dia.
Baca juga: Bantu Naikkan Kelas UMKM, BRI Jogja Gelar Bazar
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana yang menemui UMKM secara langsung menerima aspirasi dan berharap bank maupun non bank mengedepankan persuasi dalam relasi dengan UMKM. Huda berharap tidak ada penekanan maupun pengancaman yang tak seharusnya memang dilakukan, sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saya mungkin mengingatkan seperti yang seharusnya, bahwa bank maupun non bank mengedepankan persuasi dalam relasi terkait kredit ini dengan teman-teman UMKM. Harapannya tentu bisa terselesaikan ya. Tadi misalnya BPD DIY bisa menyelesaikan, dari tiga ribuan tinggal 200 begitu, harapannya bisa dilakukan yang lain juga,” ungkap Huda.
Ia menyatakan bahwa DPRD DIY berkomitmen untuk membantu penyelesaian persoalan yang dialami UMKM kredit macet di DIY. Namun di sisi lain ia juga berharap UMKM memberikan komitmen untuk berusaha menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut.
“Dua minggu kami akan undang lagi teman-teman UMKM dan menghadirkan stakeholder terkait untuk mencari penyelesaian terbaik. Intinya tujuan kami bersama ingin menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Huda. (den)
