JEMBER, BERNAS.ID – Kepala kantor (Kakan) ATR/BPN Jember, Dr Akhyar Tarfi, S.Sit., MH, menjelaskan, bahwa Hak Tanggungan yang dikeluarkan olehnya dapat mempercepat pembangunan Jember.
“Hak tanggungan ini sebagai katalisator atau percepatan dalam pembangunan di Jember dari sumber-sumber anggaran non pemerintah,” ucap Akhyar sapaan Kakan BPN Jember, Senin, (20/5/2024) usai mengikuti upacara Harkitnas ke-116 di Alun-alun Jember.
Baca Juga : Isu Alih Fungsi Lahan Pertanian, BPN Ajak Pemkab Jember Bentuk FGD
Hak tanggungan itu muncul dari inisiatif masyarakat, badan hukum, pengusaha dan investor di Jember dalam rangka membangun Kabupaten Jember, kata Akhyar.
Pria berdarah Aceh itu menjelaskan lebih jauh. Para pemohon Hak Tanggungan berani menjaminkan sertifikat tanahnya untuk mendapatkan modal usaha tentunya berkat dukungan dari pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang baik.
“Semakin tinggi (nilai) hak tanggungan yang dikeluarkan oleh BPN bersama institusi keuangan/perbankan berkorelasi dengan iklim investasi yang ada,” terang Akhyar.
Kakan ATR/BPN Jember menyadari bahwa Hak Tanggungan yang dikeluarkan berdampak pada pembangunan, meski tidak secara langsung bersinggungan dengan pendapatan daerah.
“Bicara hak tanggungan sebenarnya bicara investasi. Dengan semakin besarnya hak tanggungan itu menjadi pemicu untuk pembangunan yang lebih baik di Jember,” jelas Akhyar.
Sehingga hal itu sebagai bentuk sumbangsih ATR/BPN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. “Ini bagian dari kontribusi BPN kepada masyarakat Jember, khususnya para investor, sebab ada kepastian hukum kepada pemegang hak tanggungan itu dapat membuka akses ekonomi,” ungkap Akhyar.
Kucuran kredit dari perbankan akibat disetujuinya akad kredit dengan terbitkan Hak Tanggungan maka akan terjadi transaksi ekonomi, pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Data Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Jember sebagai berikut:
- Tahun 2019, HT 5.700 jumlah 2.593 M
- Tahun 2020, HT 4.242 jumlah 1.911 M
- Tahun 2021, HT 3.750 jumlah 2.192 M
- Tahun 2022, HT 3.943 jumlah 2.659 M
- Tahun 2023, HT 4.706 jumlah 2.793 M
Akhyar menyebutkan sampai Bulan April 2024 jumlah Sertifikat Hak Tanggungan sebanyak 1.918 dengan total nilai Hak Tanggungan 1.009 milar rupiah.
Baca Juga : Polemik Jasa Jual Beli Tanah, Rumah Pengusaha di Sleman Didemo Massa
Perlu diketahui, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga negara yang diberi tugas untuk mengeluarkan sertifikat tanah. Dengan memiliki sertifikat warga negara memiliki kepastian hukum atas tanah yang menjadi kepunyaannya.
Sertifikat tanah tersebut bisa diagunkan (dijaminkan) kepada lembaga keuangan/perbankan. Orang yang meminjam uang (kredit) oleh Bank disebut sebagai Debitur. Untuk kepastian dan jaminan atas kredit yang telah diterima debitur pihak Bank akan memasang hak tanggungan atas sertifikat itu lewat jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Kemudian APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) yang didaftarkan ke kantor BPN untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT). (sgt)
