YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Guna mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berisi tentang bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma baik bantuan hukum pidana maupun hukum perdata.
Adanya undang-undang tersebut tentunya merupakan alternative untuk mewujudkan sila kelima dalam ideologi bangsa kita, namun lagi-lagi yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah pengimplementasian UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum tersebut.
Hal itu disampaikan Direktur LKBH Pandawa, Gyovani Sarwolfram, SH dalam launching program Pelayanan Bantuan Hukum Keliling bagi Masyarakat (Pandawa Mangkal), bertempat di kantor LKBH setempat, Rabu (10/7/2024).
Baca Juga : LBH Aryawiraraja: Kemenkop UKM Membunuh Pelaku Usaha UMKM
“LKBH Pandawa, dalam rangka mewujudkan sila kelima pada ideologi bangsa kita, menggandeng sejumlah mahasiswa dari Universitas Janabadra Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Yogyakarta dalam membuat program pelayanan bantuan hukum gratis untuk masyarakat di setiap kemantren (kecamatan) di Kota Yogyakarta,” terangnya.
Ditambahkan Gyovani, dengan diangkatnya program baru Pandawa Mangkal akan memberikan layanan bantuan hukum gratis di setiap kemantren di Kota Yogyakarta.
“Tujuannya selain memudahkan akses keadilan untuk masyaratkat, program ini dijalankan agar bisa lebih dekat dengan masyarakat, mengabdi secara langsung di tengah-tengah masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam mengais keadilan,” jelasnya.
Gyovani menyampaikan, program Pandawa Mangkal sejauh ini baru bekerjasama dengan empat kemantren di Kota Yogyakarta dan kedepannya akan bekerjasama dengan seluruh kemantren.
“Keempat kemantren tersebut antara lain ialah Jetis, Kraton, Ngampilan dan Umbulharjo,” katanya.
“Keempat kemantren tersebut sudah kita jadwalkan secara rutin dari hari senin sampai dengan hari jumat,” imbuhnya.
Selain keempat kemantren tersebut, lanjut Gyovani, sebelumnya pihaknya telah mengirimkan proposal kerjasama ke 14 kemantren di Yogyakarta supaya bisa memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma di setiap kemantren tersebut.
Baca Juga : LBH Yogyakarta Minta Bawaslu DIY Kawal Demokrasi Dengan Baik
“Saat ini program Pandawa Mangkal masih kita rancang di seputaran dalam Kota Yogyakarta, tentunya tidak menutup kemungkinan program tersebut akan kita perluas sampai dengan luasan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti di Sleman, Bantul, Gunungkidul maupun Kulonprogo,” ungkapnya.
“Sebab faktanya banyak wilayah-wilayah yang masih sangat membutuhkan bantuan hukum maupun pemahaman hukum secara merata,” lanjutnya.
Dalam program Pandawa Mangkal ini, selain bisa berkonsultasi seputar hukum secara gratis, masyarakat juga bisa menambah ilmu pengetahuan dengan membaca buku-buku seputar permasalahan hukum melalui perpustakaan berjalan yang disediakan LKBH Pandawa. (cdr)
