JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta F-DPIP, Dwi Rio Sambodo, mempertanyakan program makan bergizi gratis masuk ke APBD DKI Jakarta 2025. Mengingat program makan gratis merupakan program pemerintah pusat dengan anggaran yang besar.
Hal itu disampaikan Rio menanggapi pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang tak menutup peluang program makan bergizi gratis masuk ke APBD DKI Jakarta 2025.
“Prinsipnya Pemprov DKI Jakarta harus cermat dan kritis dalam menjalankan program makan bergizi gratis di sekolah sekolah yang telah menjadi program pemerintahan nasional saat ini,” kata Rio dalam keterangan kepada bernas.id, Rabu (23/10/2024).
Baca Juga : Partai Gelora Yakin Program Makan Bergizi Gratis akan Ciptakan SDM dan Bangsa yang Unggul
Dia mempertanyakan apakah anggaran Rp71 triliun yang disiapkan Pemerintah Pusat tak cukup untuk program makan bergizi gratis. Ia pun menilai ada kesan pemerintah pusat belum melakukan kajian yang mendalam atas pelaksanaan program tersebut.
“Jika akhirnya Pemerintah Pusat membebankan pembiayaan program makan bergizi gratis kepada pemerintah daerah. Apakah Rp71 triliun yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dianggap tidak cukup?” katanya.
Rio menilai rencana memasukkan makan bergizi gratis ke APBD DKI 2025 akan berdampak pada pos anggaran lain. Dia mengatakan program makan bergizi gratis tak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Baca Juga : Gelar Paripurna Hari Ini, DPRD DKI Kebut Komposisi AKD
“Baik dalam RPJPD, RKPD maupun KUA-PPAS tahun 2025 Pemerintah DKI Jakarta tidak menyebutkan adanya program makan bergizi gratis apalagi sampai menghabiskan anggaran Rp 5 triliun, ini tentu akan berdampak terhadap matriks penganggaran dalam APBD secara keseluruhan,” tutur dia.
Rio meminta Pemprov DKI mengkaji dampak dan risiko jika program makan bergizi gratis masuk ke APBD. Menurutnya, Pemprov harus membuat skala prioritas program.
“Pemprov harus menyadari betul bahwa usulan anggaran makan bergizi gratis ini memiliki resiko yang cukup besar mengganggu postur APBD kita. Sehingga saya meminta agar Pemprov menghitung benar resiko yang akan timbul termasuk membuat skala prioritas program supaya ada keteraturan dan taat dalam prioritas anggaran yang sudah disepakati baik dalam RPJMD, RPJMD maupun KUA PPAS 2025,” tutur dia.
“Selain itu harus diantisipasi betul potensi penyimpangannya termasuk potensi korupsinya saat pelaksanaan program ini. Setiap celah penyimpangan harus dicegah sedini mungkin,” lanjutnya.
Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi sebelumnya mengatakan tak menutup kemungkinan anggaran makan bergizi gratis untuk anak sekolah masuk APBD 2025. Meski begitu, saat ini pihaknya masih membahas soal anggaran makan bergizi gratis itu.
“Kita masih sedang dalam pembahasan untuk mematangkan tersebut. Bagaimana kita ketahui formula untuk pembahasan RAPBD kita harapkan sebelum 30 November bisa diketok. Jadi masih ada waktu untuk membahasnya itu. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan DPRD sebaik mungkin untuk semuanya,” kata Teguh kepada wartawan di Kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (21/10/2024).
Di sisi lain, Teguh menyampaikan pembahasan anggaran untuk makan bergizi gratis di tiap daerah, masih dibicarakan di tingkat kementerian. Pihaknya pun berkomitmen untuk mendukung program Presiden Prabowo itu. (DID)
