JAKARTA, BERNAS.ID – Kasus penangkapan 16 orang yang terlibat dalam perlindungan situs judi online, termasuk 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mengundang perhatian publik terhadap tata kelola internal kementerian ini.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai insiden ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal kementerian selama masa kepemimpinan Budi Arie Setyadi.
Baca Juga : Polri dan Kemenko Polkam Bersinergi Memutus Jaringan Judi Online di Indonesia
Fernando menyebutkan bahwa kasus ini tak hanya menjadi cerminan dari kelemahan kebijakan dan pengawasan di Kementerian Kominfo, tetapi juga menyoroti potensi masalah struktural yang lebih dalam. “Saat 16 orang terlibat, ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengawasan internal agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Fernando saat berbincang dengan wartawan, Jumat (8/11/2024).
Fernando mengimbau agar para pegawai yang terlibat buka suara mengenai pihak lain yang terlibat, termasuk jaringan penerima aliran dana dari situs judi online tersebut. “Transparansi penting dalam kasus ini. Masyarakat berhak tahu siapa saja yang terlibat,” tambahnya.
Baca Juga : Polisi Sita Rp73 Miliar dari Pelaku Judol, Ini Penjelasannya
Lebih lanjut, akademisi dari Universitas 17 Agustus ini juga mendorong agar pemeriksaan ditingkatkan, tidak hanya bagi pegawai, tetapi juga terhadap pejabat di level atas Komdigi yang mungkin memiliki keterkaitan.
Kritik ini memunculkan pertanyaan tentang apakah perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap struktur rekrutmen dan pembinaan pegawai di Komdigi, terutama bagi pegawai yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos penerimaan, namun kemudian masuk melalui jalur khusus. Fernando menyatakan, “Ada kemungkinan bahwa proses rekrutmen dan pembinaan pegawai perlu diperketat agar kualitas dan integritas pegawai lebih terjamin.”
Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari 12 pegawai Komdigi dan empat warga sipil. Selain melindungi situs judi online, para pegawai yang terlibat ternyata juga melindungi rekening bandar, menambah kompleksitas kasus ini.
Kasus ini mengingatkan pentingnya penegakan aturan yang lebih ketat di kementerian dan peningkatan transparansi di setiap level untuk mencegah adanya tindakan penyalahgunaan jabatan. (DID)
