JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, menekankan pentingnya keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjamin keberhasilan program makan bergizi gratis (BMG), khususnya dalam menyediakan makanan bergizi yang memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna bagi siswa.
Nur Afni menyebut Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) serta Dinas Pendidikan perlu memastikan bahwa UMKM yang dilibatkan dalam program ini dipilih secara selektif. “BUMD seperti Dharma Jaya, Pasar Jaya, dan Food Station juga harus turun langsung memastikan bahan baku makanan yang disediakan sesuai standar gizi,” kata Afni.
Ia juga menyinggung persoalan pembayaran bagi UMKM. “Saya menerima laporan bahwa pembayaran kepada UMKM seringkali tertunda hingga tiga bulan. BUMD harus membantu menopang permodalan UMKM agar mereka bisa terus beroperasi. Ini jadi tantangan besar karena MBG berlangsung setiap hari,” ujarnya.
Baca Juga : Siswa SMAN 5 Sukabumi Menikmati Program MBG, Dagingnya Terlalu Keras
Afni mengingatkan bahwa selain bahan makanan, kemasan juga perlu diperhatikan. Kemasan yang buruk menurutnya bisa memengaruhi kualitas makanan. “Jangan sampai kemasan yang tidak sesuai standar mengurangi nilai gizi dari makanan yang diberikan kepada siswa,” ungkap Afni.
Anggota Fraksi Demokrat itu juga menyarankan agar menu makanan dibuat lebih variatif. “Selera anak-anak berbeda-beda. Menu yang monoton justru bisa membuat mereka enggan mengonsumsi makanan bergizi,” ujar dia.
Dalam hal anggaran, dirinya menyebut bahwa angka Rp10.000 per porsi yang digunakan saat ini tidak mencukupi untuk menyediakan makanan bergizi lengkap. “Minimal anggarannya Rp20.000 per porsi agar ada tambahan buah, susu, atau pengganti lainnya seperti puding. Kalau anggarannya tidak mencukupi, maka program ini tidak bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Baca Juga : DPRD DKI Dorong Penanganan Banjir Jakarta Lewat Infrastruktur dan Partisipasi Warga
Ia berharap pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dapat berkolaborasi untuk meningkatkan anggaran serta mendukung program MBG. “Ini bukan hanya soal menjalankan program, tapi juga menyangkut masa depan generasi muda kita,” pungkasnya.
Sementara itu menanggapi keluhan pedagang kantin yang kehilangan pendapatan akibat program ini, Afni menyarankan agar kantin sekolah dilibatkan. “Kantin juga harus diberi pemahaman terkait program ini. Jika memungkinkan, mereka bisa menjadi mitra dalam menyediakan makanan bagi siswa. Dengan begitu, program ini bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan pendapatan pedagang kantin,” terang dia.
Dikatakannya, program MBG harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, mengingat program ini melibatkan anak-anak. “Ini bukan hanya soal bisnis atau keuntungan. Ini adalah tanggung jawab sosial untuk memastikan siswa mendapat makanan bergizi yang benar-benar bermanfaat,” tegasnya.
Program MBG diharapkan dapat berjalan lebih baik melalui peran aktif BUMD, kolaborasi dengan UMKM, serta penyesuaian anggaran yang memadai agar tujuan utama memberikan makanan bergizi kepada siswa dapat tercapai. (DID)
