JAKARTA, BERNAS.ID – Presiden Prabowo Subianto turut membahas efisiensi anggaran saat bertemu dengan para anggota kabinet, elite parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, hingga para kepala daerah.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, menyatakan, Prabowo menjelaskan, bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran. Bahwa Presiden Prabowo berpesan agar efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025, tidak memangkas hak-hak pelayanan publik.
“Tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak terutama pelayanan publik,” kata Wakil Ketua DPR RI ini, Jumat (14/2/2025).
Baca Juga : Mahkamah Konstitusi Minta Pemulihan Anggaran Setelah Terkena Efisiensi
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, efisiensi anggaran untuk APBN 2025 tetap sebesar Rp 306,69 triliun. Nilai efisiensi anggaran akan tetap, meskipun terjadi penyesuaian nilai efisiensi masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) atau disebut rekonstruksi. Dengan demikian, nilai efisiensi anggaran yang akan dilakukan masih sama dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Baca Juga : Efisiensi Anggaran, Pramono Anung Fokuskan ke Program Prioritas
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wijanto menyatakan, efisiensi akan digunakan untuk melaksanakan program-program Quick Win Presiden Prabowo. Program-program tersebut di antaranya meliputi makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, cek kesehatan gratis, dan renovasi sekolah. “Itu nanti Rp 306 triliun itu nanti kan ada program-program Quick Win Pak Prabowo, yang seperti misalnya pembangunan perbaikan sekolah-sekolah. Itu kan tentunya juga akan ada penambahan di situ kan,” ungkapnya di Gedung DPR. (FIE)
