JAKARTA, BERNAS.ID – Presiden Prabowo mengimbau para calon kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat. Namun demikian, kepala daerah yang merupakan kader PDIP diinstruksikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, untuk menunda keberangkatan retret, dan itu protokol partai yang wajib dilaksanakan.
Menanggapi keputusan itu, Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, keputusan PDIP menarik kepala daerah dari program retreat di Magelang dapat dimaknai bahwa PDIP akan cenderung melangkah ke arah oposisi keras. Jika dalam 100 masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retreat adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP.
“Langkah ini, tak sekedar disebabkan oleh penahanan Hasto Kristiyanto atau HK. Sebelumnya, seperti diketahui, Prabowo sudah seperti mengumumkan perpisahan pemerintah dengan PPDI,” ujar Ray dalam keterangan tertulis Jumat (21/2/2025).
Baca Juga : Sebaiknya Retret Kepala Daerah Terpilih Dibatalkan, Ini Alasannya
Seperti diketahui, pada acara rakernas Gerindra, Prabowo menyanjung Jokowi dan menyatakan tidak semua partai harus dalam satu barisan pemerintah. Pidato dan teriakan hidup Jokowi, seperti isarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP. Jadi sikap PDIP yang sekarang merupakan respon atas pernyataan posisi Prabowo terhadap PDIP.
Tentu kata Ray, akan ada kesulitan bagi pemerintahan Prabowo untuk mengorkestrasi hubungan pemerintah pusat-daerah. Mengingat jumlah kepala daerah PDIP yang cukup besar, maka ketidakharmonisan pemerintah pusat-daerah akan dapat menganggung capaian-capaian kesuksesan pemerintah pusat.
“ Sebut saja program MBG, akan direspon biasa saja oleh pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang berasal dari PDIP,” sambungnya.
Baca Juga : Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 di Istana Negara
Menarik anggota PDIP dari retreat juga berarti pernyataan bahwa pemerintah daerah dari PDIP akan lebih luwes jika berhubungan dengan pemerintah pusat. Lebih-lebih karena dana transfer daerah telah dipotong sekitar 50%. Artinya, pemda akan merasa lebih terbuka untuk tidak selalu sejalan dengan pemerintah pusat.
“Dalam bahasa lain, kekuatan pemda dari PDIP akan menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, “ pungkasnya. (FIE)
