JAKARTA, BERNAS.ID – Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bersiap menghadapi potensi gelombang pendatang baru setelah Idulfitri. Menurutnya, langkah antisipatif penting dilakukan untuk menghindari lonjakan jumlah warga baru yang tidak terdata dengan baik.
“Pemprov DKI Jakarta harus siap mendata para pendatang guna mengetahui jumlah pasti warga baru yang datang ke sini setelah Lebaran,” ujar William dikutip Selasa (25/3/2025).
Ia menilai, Jakarta masih menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah yang ingin mencari pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup.
“Jakarta selalu menjadi tujuan bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan. Makanya, kota ini dikenal sebagai kota bagi semua orang,” tambahnya.
Baca Juga : Pemudik dan Pendatang yang Masuk di Kota Yogyakarta Dapat Lapor Kedatangan Secara Daring
Berdasarkan prediksi terbaru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, ibu kota diperkirakan akan kedatangan sekitar 10 ribu hingga 15 ribu pendatang baru pasca-Lebaran.
Meski angka ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, 25 ribu orang pada 2023 dan 16 ribu orang pada 2024, William tetap mengingatkan dampak besar yang bisa terjadi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Masalahnya, migrasi tahun ini terjadi di tengah situasi ekonomi yang sulit. Lapangan pekerjaan di Jakarta semakin terbatas, terutama setelah pemecatan massal beberapa waktu lalu,” katanya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, pada Januari 2025 sekitar 3 ribu pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), mayoritas di Jakarta. Kondisi ini membuat persaingan kerja semakin ketat.
Baca Juga : Jalan KH Mas Mansyur Surabaya Jadi Sasaran Yustisi Skala Besar
William pun meminta Pemprov DKI untuk memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari gelombang pendatang ini.
“Kita memang tidak bisa melarang orang datang ke Jakarta, tetapi Pemprov harus punya strategi agar jumlahnya bisa dikendalikan,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar Pemprov DKI meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah di luar Jakarta guna mendorong masyarakat tetap tinggal di daerah asalnya.
“Pemprov harus aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak berbondong-bondong datang ke ibu kota tanpa persiapan yang matang,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan keterampilan bagi pendatang agar lebih siap bersaing di pasar kerja Jakarta.
“Jika tetap ingin ke Jakarta, mereka harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar agar bisa mendapatkan pekerjaan dan bertahan hidup di ibu kota,” pungkasnya. (DID)
