JAKARTA, BERNAS.ID – Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu (GMPS) mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Churniawan, beserta jajarannya.
Ketua GMPS, Rahman Hakim, menilai bahwa Fajar tidak mencerminkan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Pasalnya, ia dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepulauan Seribu berkantor di Gedung Mitra Praja, Sunter, Jakarta Utara, alih-alih di Pulau Pramuka, yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Baca Juga : Pramono Siapkan Kepulauan Seribu sebagai Wisata Pulau Kucing dan Anjing
“Kami mendesak Gubernur DKI untuk mengevaluasi Plt Bupati Kepulauan Seribu. Jika tidak ada tindakan tegas, bagaimana mungkin wilayah ini bisa berkembang jika birokrasi saja tidak berjalan?” ujar Rahman di Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Rahman juga menyoroti kekosongan kantor pemerintahan di Pulau Pramuka akibat minimnya aktivitas ASN di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran ASN di kantor pusat pemerintahan telah menghambat jalannya birokrasi dan pelayanan publik.
“Kantor pusat Bupati di Pulau Pramuka seperti tak berpenghuni. ASN yang seharusnya berkantor di sana malah tidak ada, sehingga pemerintahan tidak berjalan maksimal,” kata Rahman.
Baca Juga : Legislator Dukung Langkah Pramono Anung Bersih-bersih Pejabat Pemprov DKI
Akibat kondisi tersebut, lanjut Rahman, masyarakat Kepulauan Seribu tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jarang atau bahkan tidak pernah berkantor di Pulau Seribu, meskipun infrastruktur di wilayah tersebut telah berkembang pesat.
“Pulau Seribu bukan lagi daerah tertinggal. Semua fasilitas sudah tersedia, seperti listrik 24 jam dan jaringan telekomunikasi yang stabil. Namun, ASN Pemkab justru tidak menunjukkan komitmen untuk berkantor di sini. Ini menjadi masalah serius bagi perkembangan daerah,” tegasnya.
Rahman berharap Gubernur DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengevaluasi Pemkab Kepulauan Seribu agar pelayanan publik dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat. (DID)
