JAKARTA, BERNAS.ID – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menyoroti pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti bendera dan spanduk yang kerap dipasang sembarangan di sejumlah titik, termasuk jalan-jalan protokol di Ibu Kota.
Politisi Gerindra itu menilai hal itu merusak estetika dan membuat wajah Jakarta terlihat semrawut. “Dari daerah-daerah protokol itu kan harus ada izin. Nggak boleh asal pasang. Kalau dibiarkan, Jakarta bisa kelihatan combang-camping, bahkan kumuh,” kata Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, banyak atribut yang dibiarkan begitu saja setelah dipasang, bahkan dalam kondisi rusak atau robek. Tak sedikit pula yang keberadaannya mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan warga.
Baca Juga : Ormas Jangan Jadi Tameng, DPRD DKI Minta Parkir Liar dan Premanisme Harus Diberantas
“Kita ingin ada estetika, ya. Semua harus beraturan. Habis masang, ditinggalin sampai robek. Kadang juga mengganggu lalu lintas. Ini harus ditertibkan,” tegas Inggard yang juga tokoh Ormas Pemuda Pancasila (PP) Jakarta Barat itu.
Inggard memahami jika ada pihak yang tidak terima saat dilakukan penertiban. Namun, menurutnya semua pihak harus tunduk pada aturan hukum demi menjaga keteraturan kota.
“Kalau ada yang nggak terima? Silakan tempuh jalur hukum. Tapi yang jelas, penertiban itu bagian dari penataan, bukan bentuk penindasan,” ujarnya.
Baca Juga : Pramono Anung dan Rano Karno Resmi Dilantik, DPRD DKI Harapkan Perubahan Signifikan
Ia juga menyoroti fenomena pemasangan bendera atau spanduk ormas yang berlangsung sepanjang tahun, mengikuti momentum perayaan keagamaan maupun nasional.
“Nggak bisa sepanjang tahun terus ada. Dari Selamat Idul Fitri, terus 17-an, Lebaran Haji, Natal, Imlek, nggak pernah berhenti. Akhirnya Jakarta jadi penuh dan jelek. Seolah-olah nggak ada pengelolaan,” ujar Inggard.
Lebih lanjut, ia mendorong agar organisasi kemasyarakatan diarahkan untuk memiliki program yang jelas, bukan hanya hadir lewat atribut. Ia mengajak Kesbangpol untuk melibatkan seluruh ormas dalam pembinaan yang terstruktur dan transparan.
“Kalau mereka punya program, ya didukung wali kota atau Kesbangpol. Anggarannya jelas, bukan sekadar minta-minta. Supaya tujuannya buat masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok saja,” tutupnya. (DID)
