JAKARTA, BERNAS.ID – Di balik kemajuan layanan kesehatan di DKI Jakarta, potret ketimpangan masih nyata terasa di Kepulauan Seribu. Sebanyak 65 persen warga di wilayah kepulauan itu masih kesulitan mengakses dokter spesialis, termasuk layanan laboratorium dan radiologi yang memadai.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengungkapkan kondisi tersebut saat usai rapat paripurna pandangan umum fraksi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025–2029 di DPRD DKI.
Baca Juga : DPRD DKI Desak Pemerintah Serius Kembangkan Pariwisata Pulau Pemukiman di Kepulauan Seribu
“Jakarta boleh bangga dengan capaian JKN 98,34 persen dan delapan rumah sakit berstandar internasional. Tapi mari jujur, antrean BPJS masih 2-3 jam dan warga di Kepulauan Seribu harus menempuh perjalanan laut berjam-jam hanya untuk ketemu dokter spesialis,” ujar Mujiyono dalam keterangannya , Senin, 26 Mei 2025.
Mujiyono yang juga menjabat Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan, fraksi Partai Demokratvtelah merumuskan sembilan rekomendasi prioritas untuk memperbaiki situasi tersebut, khususnya dalam sektor kesehatan. Rekomendasi ini diharapkan segera dijalankan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Jakarta secara universal. Ke-9 rekomendasi di sektor kesehatan itu, diantaranya:
- Percepatan pembangunan puskesmas di seluruh kelurahan.
- Revitalisasi RSUD dan Puskesmas yang ada, termasuk di Kecamatan Matraman dan Kepulauan Seribu.
- Pembangunan RSUD baru di kawasan padat seperti Cakung dan Penjaringan, serta RSUD Tipe C di Kepulauan Seribu.
- Transformasi layanan digital rumah sakit, melalui integrasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dengan Rekam Medis Elektronik (RME), mulai dari antrian digital hingga farmasi dan keuangan.
- Rekrutmen dokter spesialis prioritas untuk Kepulauan Seribu, khususnya spesialis kandungan, anak, dan penyakit dalam.
- Pelatihan kader kesehatan mental di sekolah sebagai penangan pertama kasus kesehatan mental siswa.
- Penambahan psikolog untuk layanan hotline mental health 24 jam.
- Penanganan stunting secara holistik, mencakup intervensi gizi, akses air bersih, sanitasi, hingga lingkungan permukiman.
- Perbaikan pelayanan pasien BPJS di rumah sakit, lewat penambahan tenaga medis, penguatan infrastruktur, optimalisasi antrian digital, serta pengawasan ketat terhadap standar layanan BPJS.
Baca Juga : Cegah Pungli dan Parkir Liar, Pansus Parkir DPRD DKI Dorong Digitalisasi
Menurut Mujiyono, pemerataan layanan kesehatan bukan hanya soal angka statistik, melainkan soal keadilan. “Jangan sampai anak Jakarta di Kepulauan Seribu merasa jadi warga kelas dua hanya karena jarak ke dokter spesialis bisa lebih jauh dari jarak Jakarta ke Singapura,” katanya.
Selain itu, ungkapnya, Fraksi Demokrat pun meminta agar alokasi anggaran kesehatan dalam APBD DKI 2025-2029 benar-benar berpihak pada pemerataan layanan dasar, termasuk di wilayah kepulauan dan permukiman padat. (DID)
