SLEMAN, BERNAS.ID- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Bupati Sleman, Harda Kiswaya menghadiri peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digelar serentak melalui daring di Halaman Kantor Kalurahan Sinduadi Mlati Sleman, Senin (21/7).
Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Presiden RI Prabowo Subianto ditandai dengan penekanan tombol sirine sebagai simbol dimulainya gerakan nasional koperasi berbasis desa dan kelurahan tersebut.
Diketahui, KDMP merupakan program strategis nasional yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo untuk diimplementasikan di seluruh daerah pada tingkat Desa dan Kelurahan. Sementara di Kabupaten Sleman, terdapat sebanyak 86 Kalurahan yang telah melaksanakan program KDMP. Bahkan, tiga di antaranya ditunjuk sebagai mockup (model percontohan) nasional.
Baca Juga Pemkab Sleman Layangkan Somasi ke Produsen Anggur Merah Kaliurang
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan program KDMP ini merupakan upaya Pemerintah dalam memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan baik itu sembako, pupuk, pelayanan kesehatan, dan sebagainya, dengan memangkas rantai distribusinya dan harga yang terjangkau. Menurutnya, program KDMP ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat.
Pada peluncuran ini juga Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi secara langsung kepada seluruh Kepala Daerah beserta jajarannya yang telah mendukung dan mempersiapkan program KDMP di daerahnya masing – masing. Apresiasi disampaikan saat sesi dialog dan paparan secara daring.
Sementara itu, Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyatakan dukungannya atas program yang telah diluncurkan Presiden Prabowo, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. “Saya tentu menyambut baik adanya program ini (KDMP). Ini menjadi salah satu langkah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di tingkat Kalurahan,” katanya.
Lebih lanjut, Harda menuturkan dalam mendukung keberlangsungan program KDMP ini, Pemkab Sleman akan melakukan pendampingan dan pembinaan bagi para pengurus dan anggota KDMP.
“Mudah-mudahan KDMP ini betul-betul bisa berkembang. Selanjutnya, tugas Pemerintah Daerah bagaimana pembinaan harus betul-betul jalan, sehingga petugas koperasi bisa bekerja, bisa menjalankan koperasi dengan baik,” jelasnya.
Sri Sultan pun menyampaikan apresiasinya atas program nasional tersebut yang dinilai sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, khususnya dalam penguatan sistem kelurahan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Kami berterima kasih atas kehadiran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan ini. Karena kebijakan Bapak Presiden tersebut sangat menopang rencana pembangunan DIY periode 2023-2027, terutama dalam reformasi kelurahan dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal,” ujar Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, Pemda DIY saat ini telah memiliki 16 model koperasi berbasis potensi lokal yang telah berjalan selama 2,5 tahun yang bisa dilabeli Koperasi Desa Merah Putih nantinya. Koperasi-koperasi tersebut bergerak di sektor jasa, pariwisata, hingga pertanian, dan telah mendukung rantai produksi pangan. Sebanyak 483 koperasi di DIY juga telah memiliki badan hukum.
Untuk memperkuat ekosistem usaha desa, Pemda DIY tengah menyiapkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Dinas Koperasi dan UKM DIY. BLU ini akan mendukung produksi dan distribusi pangan melalui inisiatif Lumbung Mataram. Sri Sultan menambahkan unit usaha koperasi akan disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing, dan masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi.
“Kami sudah siapkan desain koperasi desa untuk melayani jasa, pertanian, hingga perdagangan kebutuhan pokok. Teknis pelaksanaan akan dimulai tahun depan, dan saat ini saya telah menerbitkan Keputusan Gubernur untuk validasi serta perbaikan sistem manajemen kelurahan,” imbuhnya.
Diketahui, peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tercatat, sebanyak 81.140 unit koperasi telah terbentuk secara nasional, dengan 80.081 unit di antaranya telah berbadan hukum. Peluncuran ini diikuti secara daring oleh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Baca Juga Ketua Umum Bhayangkari Bakti Sosial di DIY
Koperasi Merah Putih dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani, nelayan, dan peternak, serta memperpendek rantai distribusi bahan pokok. Fasilitas pendukung koperasi meliputi unit simpan pinjam, gerai sembako, cold storage, klinik, apotek, hingga layanan logistik.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kopkel Merah Putih, dengan melibatkan 13 kementerian dan dua lembaga negara bersama pemerintah daerah.
Mulai 22 Juli 2025, sebanyak 108 koperasi percontohan akan mulai mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diharapkan, Koperasi Merah Putih mampu menjadi solusi ekonomi kerakyatan yang inklusif, mandiri, dan modern. (jat)
