JAKARTA, BERNAS.ID – Fraksi Partai Demokrat – Perindo DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 harus benar-benar berpihak kepada rakyat.
Sekretaris Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari saat membacakan pandangan umum fraksinya menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan keberanian pemerintah dalam mengelola anggaran.
Baca Juga : Demokrat Desak Pemprov Perbaiki Sistem Barkot Subsidi Pangan
“APBD bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan kontrak moral antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat Jakarta. Setiap rupiah harus diarahkan pada program prioritas yang memberi manfaat nyata bagi warga, bukan kegiatan seremonial,” kata Desie di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, RAPBD 2026 yang direncanakan sebesar Rp95,35 triliun harus diarahkan untuk menjawab empat masalah utama: pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan, inflasi yang menekan daya beli, serta risiko perlambatan ekonomi.
Fraksi Demokrat–Perindo juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat bergantung pada pajak, terutama Pajak Daerah sebesar Rp49,39 triliun. Sejumlah penyesuaian, seperti kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu serta penurunan BPHTB, dinilai perlu dijelaskan dengan proyeksi data riil.
“Penetapan target pajak jangan hanya berbasis optimisme, tapi harus berdasarkan analisis tren nyata agar kekurangan penerimaan tidak terjadi,” tegas Desie.
Baca Juga : Tak Mau Tunda Lagi, DPRD DKI Targetkan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung Tahun Ini
Selain soal pendapatan, Demokrat–Perindo juga menyoroti belanja daerah sebesar Rp88,36 triliun. Fraksi menekankan agar belanja operasi dan modal dikelola dengan disiplin, transparan, serta tepat sasaran.
“Kami meminta agar belanja modal difokuskan pada proyek strategis seperti transportasi publik, pengendalian banjir, ruang terbuka hijau, hingga penyediaan air bersih. Jangan sampai terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran,” katanya.
Fraksi Demokrat–Perindo juga mengkritisi minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Dari modal daerah sebesar Rp79,16 triliun, target dividen hanya Rp876 miliar. Bahkan, PT Jakarta Propertindo dan Perumda Sarana Jaya tak ditargetkan memberi dividen pada 2026.
“Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan signifikan. BUMD seharusnya menjadi motor pertumbuhan, bukan hanya penerima modal,” jelasnya.
Lebih jauh, fraksi memberi catatan pada beberapa isu prioritas, mulai dari usulan pengadaan lahan untuk balai warga di kawasan padat, peningkatan dana operasional RT/RW, penguatan peran PKK untuk cegah stunting, transportasi dan SPBU terapung di Kepulauan Seribu, hingga optimalisasi Job Fair dan transportasi publik yang masih jauh dari target 60%.
“RAPBD 2026 harus menjadi anggaran pro-rakyat. Pemprov harus menghentikan pemborosan anggaran dan berfokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Jakarta,” tutup Desie. (DID)
