JAKARTA, BERNAS.ID – DPRD DKI Jakarta memastikan akan menindaklanjuti laporan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) terkait dugaan penyimpangan keuangan di Perumda Dharma Jaya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, mengatakan laporan tersebut sudah masuk dan menjadi perhatian serius Komisi B DPRD yang membidangi BUMD. “Saat aksi kami terima, itu sudah dipastikan akan diinvestigasi oleh Pak Basri Baco selaku Koordinator Komisi B,” ujar Rani, Senin (15/9/2025).
Baca Juga : Tata Kelola BUMD Dharma Jaya Disorot, Pengamat Nilai Laporan Keuangan Sebatas Rekayasa
Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, membenarkan pihaknya tengah mendalami persoalan itu. Namun ia enggan mengungkap detail lebih jauh. “Tanya Ketua Komisi, karena lebih teknis,” katanya singkat.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai tata kelola Dharma Jaya tidak transparan. “Masalahnya soal tata kelola. Tidak ada pertanggungjawaban ke publik. Padahal, ini uang masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : DPRD DKI Sentil Dharma Jaya, Desak Transparansi dan Evaluasi Total BUMD
Trubus menilai lemahnya respon Pemprov DKI memperburuk kepercayaan publik terhadap Gubernur Pramono Anung. “Publik jadi meragukan kepemimpinan Pramono. Idealnya seperti zaman Ahok, setiap laporan publik langsung direspon,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan SDM Dharma Jaya, Deni Alfianto Amris, membantah tudingan adanya manipulasi pajak maupun penyimpangan keuangan. “Isu manipulasi pajak dan dugaan penyimpangan tidak benar. Dharma Jaya selalu transparan lewat laporan tahunan, audit independen, dan publikasi di laman resmi perusahaan,” katanya.
Deni menegaskan pelaporan pajak Dharma Jaya dilakukan secara berkala dengan melampirkan hasil audit independen. (DID)
