SLEMAN, BERNAS.ID – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia menyambut baik peran perguruan tinggi menyediakan shelter di masa Pandemi Covid-19. Seperti yang dilakukan UGM menjadikan sejumlah bangunannya untuk menjadi shelter. Hotel UC UGM, Mardliyyah Islamic Center (MIC) UGM, dan sejumlah asrama milik UGM.
Muhadjir Effendy, Menko PMK mengatakan secara umum, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mempelopori pertama gerakan pembangunan shelter. Ia mengatakan bulan Februari sudah ke DIY untuk mengecek pembangunan shelter dari warga.
“Semestinya DIY akan lebih mampu menangani kasus lonjakan Covid-19 apalagi UGM yang terbiasa menangani permasalahan kebencanaan yang panjang misalnya erupsi Gunung Merapi,” tuturnya di sela-sela mengunjungi Hotel UC UGM yang kini menjadi shelter, Jumat (16/7/2021).
Baca Juga PPKM Darurat, Kualitas Udara Kota Jogja Membaik
Ia mengatakan DIY lebih mampu menangani kasus lonjakan Covid-19 karena memiliki potensi besar, seperti ada kampus yang bisa diandalkan, persiapan masyarakat yang guyup rukun bersama pemerintah daerah, dan antisipasi adanya shelter.
“Semakin banyak shelter akan semakin memperingan beban RS menangani Covid-19. RS harus menjadi tumpuan terakhir bukan semuanya dibawa ke rumah sakit,” imbuhnya.
Muhadjir menyebut RS menjadi penuh itu karena tidak ada seleksi penderita COVID-19 secara berjenjang. “Jangan semua pasien ke rumah sakit. Shelter itu bisa dipakai untuk pasien yang sudah mendekati sembuh dan hanya tinggal observasi sehingga bed di RS bisa dipakai pasien lain,” katanya.
Terkait PPKM darurat, Muhadjir mengatakan apapun namanya itu selama masyarakat tidak mau kompromi untuk menahan diri terhadap keinginan melanggar dan tidak mematuhi prokes, ya tidak akan berhasil. “PPKM darurat menjadi satu-satunya pilihan sekarang. Pendekatan natural itu melalui kesadaran masyarakat,” ucapnya.
“Sekarang ini walaupun tidak dideklarasikan, saat ini kita sedang dalam keadaan darurat militer. Jenjangnya, tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang,” imbuhnya.
Ia menambahkan, bangsa Indonesia saat ini berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. “Musuh yang tidak kelihatan ini di dalam pertempuran tidak memakai kaidah hukum perang. Semua orang dianggap kombatan oleh Covid-19. Dulu kita kira ibu hamil dan anak-anak tidak menjadi sasaran Covid-19. Kini sudah banyak yang menjadi korban yang berjatuhan. Ini perang asimetris menghadapi Covid-19,” imbuhnya.
Muhadjir menyebut Presiden mulai menurunkan Polisi dan TNI karena sudah tidak bisa ditangani dengan cara biasa. “Tadi dalam rapat terbatas kabinet di Sukoharjo yang saya ikuti melalui online, PPKM Darurat akan dilanjutkan sampai akhir Juli,” ucapnya.
Ia tak memungkiri perpanjangan PPKM darurat ini memang banyak resiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan supaya warga bisa mengikuti protokol kesehatan dengan standar PPKM darurat dan bantuan sosial. “Saat ini negara tidak bisa sendirian menghadapi pandemi, tapi harus gotong-royong dengan masyarakat untuk membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM darurat. Sedekah masker karena bagi masyarakat bawah dianggap sebagai barang mahal,” tutupnya. (jat)
