SLEMAN, BERNAS.ID – Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menyampaikan hasil kajian kebijakan pemanfaatan wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB III) di Lereng Merapi saat rapat bersama Sekretariat Kabinet RI di Ruang Rapat Wakil Bupati Sleman, Selasa (26/9/2023).
Baca Juga Kepala Dispertaru DIY Jadi Tersangka Kasus Tanah Kas Desa
Dalam rapat tersebut, Danang menekankan urgensinya penyusunan kajian kebijakan pemanfaatan KRB III karena bertujuan untuk mengoptimalisasi kondisi sosial ekonomi masyarakat di Lereng Merapi dengan konsep living harmony with disaster.
Menurut Danang, beberapa hasil rekomendasi dari kajian tersebut tentu akan mengarah pada hasil kebijakan yang akan dibuat nantinya. Adapun arah kebijakannya adalah pembaharuan Perbub Sleman No 20 Tahun 2011.
Lanjut tambahnya, hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan di wilayah KRB III dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan kesiapsiagaan yang terpadu, terstruktur, terarah dan terukur.
“Yang kita harapkan adalah hasil kebijakan nantinya harus berdampak pada masyarakat secara luas, kita harus memperhatikan kebutuhan dasar dan akses dasar masyarakat, Maka dari itu kami harapkan kawan-kawan dinas yang terlibat memerhatikan itu semua,” tutur Danang.
Baca Juga Lurah Aktif Caturtunggal Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Tanah Kas Desa
Sementara itu Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, Endang Tri Septa, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet RI menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian daripada implementasi intruksi Presiden RI dalam pengurangan resiko bencana melalui pengendalian tata ruang berbasis mitigasi bencana.
Menurutnya, Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi mengandung kompleksitas berbagai spektrum, maka dari itu diperlukan koordinasi dengan berbagai kementrian dan lembaga terkait.
“Terima kasih atas masukan dari daerah kepada kami, tentunya masukan ini sangat berarti bagi kami untuk memperhatikan lagi Perpres Nomor 70 Tahun 2014 nantinya kami akan melalukan berbagai berkoordinasi dengan Kementrian dan lembaga terkait lainnya,” tukas Endang. (jat)
