YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta menggelar sidang perdana kasus perdata dengan nomer perkara 31/pdt.G/2024/PN Yyk, atas penggugat H. Sujoko Suwono, S.Ag, M.S.I terhadap Muntolib, S.Ag alias Hasan selaku Kabag TU Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kepala Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Kepala Kanwil Kemenag DIY, dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia.
Sidang Perdana yang digelar Selasa, 2 April 2024 ini dengan majelis hakim Agnes Hari Nugrahaeni, Heri Kurniawan, dan Yulanto Prafifto Utomo.
Kuasa Hukum Penggugat, Crisna Harimukti, SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharma Yudha menjelaskan, alasan dan kronologi gugatan yang dilayangkan kliennya tersebut, yang diduga atas perbuatan para tergugat mengakibatkan penggugat tidak bisa menjadi Penyuluh di Kantor Kemenag Kota Yogyakarta dan juga naik pangkat, serta golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Juga : Kemenag Gelar PeaceSantren di PP Sunan Pandanaran
Berawal dari legal standing hukum penggugat adalah sebagai PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2010 dengan diberikan surat keputusan pengangkatan PNS di Kementerian Agama RI.
Bahwa saat diajukan gugatan A quo ada permasalahan secara langsung atau ada hubungan hukum dengan tergugat yang saat ini menjabat sebagai Kabag TU Kanwil Kemenag DIY, dan Kantor Kemenag Kota Yogyakarta sebagai tergugat pertama, Kanwil Kemenag DIY sebagai tergugat kedua, dan Kementerian Agama RI yang menjadi pimpinan tertinggi pada Kementerian Agama di wilayah hukum RI sebagai tergugat ketiga.
“Bahwa berawal penggugat diangkat sebagai CPNS yang diangkat dari Penyuluh Honorer K1 Kemenag Kota Yogyakarta pada tahun 2007, saat diangkat menjadi PNS tahun 2010, jabatan penggugat sebagi pelaksana di KUA dan belum bisa menjadi Penyuluh karena pangkat dan golongan belum memenuhi syarat,” ujar Crisna usai Sidang.
“Bahwa setelah penyesuaian Ijasah S1 per 1 April 2014, penggugat telah memenuhi syarat sebagai Penyuluh Agama Fungsional, maka pada 11 Juli 2014 selanjutnya penggugat melakukan permohonan menjadi Penyuluh Agama Fungsional kepada Kantor Kemenag Kota Yogyakarta yang diteruskan kepada Kanwil Kemenag DIY, dan Kementerian Agama RI,” imbuhnya.
Namun, kembali disampaikan Crisna, bahwa terdapat fakta yang membuat penggugat tidak bisa menjadi Penyuluh di Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, lantaran tergugat membuat surat yang diduga dipalsukan atau tidak sesuai isinya. Yang menyebutkan penggugat tidak pernah menjadi penceramah, karena syarat untuk naik jabatan, naik pangkat, dan tunjangan kinerja adalah pernah menjadi penceramah di masjid-masjid.
“Tergugat berupaya menjatuhkan nama baik serta kredibilitas penggugat sebagai penceramah di masjid-masjid, dan mengarah agar penggugat tidak dapat menjadi Penyuluh, sehingga tidak dapat naik jabatan dan naik golongan, serta mendapat gaji dan tunjangan kinerja yang lebih sejahtera, dimana tergugat membuat surat yang diduga tidak sesuai, yang diduga dibuat secara tidak benar sesuai isinya yang mengatakan bahwa penggugat tidak pernah memberikan ceramah atau pengajian dengan alasan yang terkesan dibuat-buat dan janggal,” katanya.
“Sehingga berdasarkan surat yang diduga dibuat tidak benar dan mengarah dugaan dipalsukan serta tidak sesuai faktanya tersebut mengakibatkan penggugat gagal mendapatkan kenaikan pangkat, gaji dan kenaikan tunjangan kinerja,” jelasnya.
Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat, maka penggugat telah mengalami kerugian material dan imateriil. Total kerugian material sebesar Rp277.291.830 yang terbagi atas kinerja tunjangan kerja, karir atau gaji pokok, tunjangan Penyuluh, dan kerugian pensiun di usia 58 tahun.
Baca Juga : Kemenag RI Ajak Seluruh Umat Beragama Rukun Dalam Menyambut Pemilu 2024
“Sedangkan untuk kerugian imateriil, bahwa dengan perbuatan melawan hukum dari tergugat, maka penggugat mengalami kerugian imaterial berupa sakit hati, kecewa, kehilangan hak sebagai warga negara yang merdeka dan frustasi sebesar Rp10 Miliar,” tegas Crisna.
Crisna menambahkan, disini Kuasa Hukum Penggugat meminta apabila tergugat tidak membayar kerugian material dan imateriil maka, memerintahkan jajaran aparat hukum mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab termasuk pimpinan penanggungjawab atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat.
“Menghukum tergugat dengan kondisi yang dialami penggugat tersebut, agar hak-hak penggugat dikembalikan, baik secara jenjang karir, golongan, tunjangan kinerja, gaji, dan direhabilitasi nama baiknya, dengan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada media massa,” pungkasnya. (cdr)
