JEMBER, BERNAS.ID – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jember menyebutkan ada mafia tanah di provinsi Jember Jawa Timur, kabupaten yang dikenal dengan Kabupaten Tembakau.
Hal itu terang benderang terungkap dalam rapat pengendalian inflasi Si Rambo (Sinergi dan Kolaborasi Setiap Rabo) di Wisata Citra Mandiri (WCM) di desa/kecamatan Arjasa, Jember pada Rabu, 5 Juni 2024.
Ketua PN Jember Budiansyah, SH., MH, mengungkapkan, lembaga adalah lembaga hukum yang menyelenggarakan sita eksekusi dalam perkara perdata yang masuk.
“Banyak permintaan eksekusi di pengadilan. Permintaan eksekusi itu ada 2, ada yang sudah memutuskan pengadilan dan ada yang berdasarkan akta hak tanggungan,” ungkap Budiansyah, Rabu, (5/6/2024).
Budiansyah prihatin manakala melihat kasus perdata yang masuk di PN, bahwa ternyata dalam fakta konferensi nilai jaminan yang tertera di hak tanggungan jauh berbeda dengan nilai riil di lapangan.
“Harga lelang itu lebih rendah dari harga sebenarnya,” ucapnya.
Secara prosedur perbankan, debitur mengajukan permohonan kredit dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang sebelumnya dinilai (appraisal) baik internal maupun eksternal bank.
Penilaian jaminan sering kali tidak sama dengan harga yang sebenarnya (harga pasar). Selama hak tanggungan mencukupi maka sertifikat akan dibuatkan akta.
Hal itu akan berdampak ketika kreditnya gagal bayar yang mengakhiri lelang. Debitur disetujui karena nilainya jauh di bawah harga pasar. Setelah diumumkan pemenang lelang baru dilaksanakan sita eksekusi.
Budiansyah menyebutkan, kasus sita eksekusi didominasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Ia menyarankan kepada OJK (Otorita Jasa Keuangan) agar memberikan asistensi terhadap penilaian internal BPR agar hasil penilaiannya tidak jauh berbeda dengan harga pasar.
“Ada beberapa hal yang dikabulkan keberatannya karena memang nilainya lebih rendah,” terang Budiansyah.
Ia melihat ada mafia tanah di Jember, “Inilah yang terjadi, mafia-mafia tanah yang bermain di sini. Banyak yang jadi pembeli-pembeli. Kita tahu itu semua. Orang-orangnya ada didaftar pengadilan. Pembeli-pembeli ya itu-itu saja.”
Baca Juga : Sertifikat Hak Tanggungan Percepat Pembangunan Daerah, Begini Penjelasan Kakan ATR/BPN Jember
Diberitakan dalam media ini juga, nilai hak tanggungan yang telah terbit di kabupaten Jember cukup besar.
Kepala kantor BPN Jember, Dr. Akhyar Tarfi, S.Sit., MH, menyebutkan, angkanya mencapai lebih Rp.1 triliun hingga bulan keempat tahun ini.
Akhyar mengatakan, Senin (20/5/2024), “Sampai bulan april 2024 jumlah sertifikat hak tanggungan sebanyak 1.918 dengan total nilai hak tanggungan 1.009 milar rupiah.” (sgt)
