YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Gara-gara pengembang ingkar janji, Abdul Rahman (35), warga Ngaglik Sleman harus menanggung kerugian Rp406 juta untuk lahan seluas 126 meter persegi di kawasan Nogotirto, Gamping Sleman. Ia pun mengaku ikhlas karena merasa uang tersebut tidak akan kembali dengan catatan proses hukum yang ditegakkan agar tidak ada korban lagi.
Untuk perkembangannya, Abdul menyebut kasus dugaan penipuan jual beli tanah kavling sudah masuk ke tahapan penyidikan sejak melapor ke Polda DIY pada bulan Desember 2023. Saat ini, dirinya berharap para aparat hukum akan bisa memberikan kejelasan atas kasus dugaan penggelapan dan penipuan yang dialaminya.
Kisah penipuan tanah kavling bermula saat Abdul melihat ada iklan di situs OLX pada tahun 2021 terkait penjualan sebidang tanah kavling di dalam ringroad, Nogotirto Gamping Sleman. Ia tertarik membeli tanah tersebut karena cukup dekat dengan usahanya di Jalan Godean. Rencananya, ia akan membuat mess karyawan.
“Saya incar tanah yang bisa dibayar cash tempo, ketemu dengan iklan di aplikasi OLX. Kami ditawari tiga titik, disurvei dan akhirnya tertarik dengan salah satu kavling Green Asri Jalan Kabupaten Nogotirto Gamping Sleman. Marketing beberapa kali followup ke kantor dan rumah. Kantor pemasaran di Ruko Tridadi Square, kami deal di situ. Kami bayar cash tempo,” tuturnya pada awak media ketika berbincang di sebuah kafe yang terletak di kawasan Kotabaru, Kamis (13/6).
Seiring waktu, Abdul menemukan kejanggalan ketika sudah membayar sekian lama, kejelasan pecah sertifikat kavling padanya tak kunjung tiba. Malah, ia kaget mendapat informasi tentang perubahan ukuran kavling karena ukuran tanah menjadi bertambah dua kali lipat dari kesepakatan awal.
“Kalau berubah toleransi 2-5 meterai wajar, tapi ini dua kali lipat. Saya berpikir tidak beres. Jalan sudah lama, pembayaran kadang dapat kuitansi kadang tidak. Saya stop pembayaran,” ucap Abdul.
Di tahun 2023, Abdul justru menemukan iklan sebidang tanah yang mirip dengan objek tanah yang sudah dibelinya. “Saya cari tahu harganya, sudah berubah dari Rp4,3 juta dan di iklan menjadi Rp4,9 juta per meter. Komunikasi dengan saya terputus dan mencari kantornya tidak ada. Saya sempat minta staf berpura-pura jadi pembeli di iklan baru itu. Itu alamat objek yang saya punya, tapi nama pengembangnya beda, ada beberapa orang yang ternyata sama,” urainnya.
Dari adanya penjualan iklan tanah tersebut, Abdul menghubungi penjualnya untuk menjalin komunikasi dengan rencana menempuh jalur hukum. Diceritakannya, setelah komunikasi, datang utusan yang mengaku legal perusahaan pengembang dengan penawaran surat perjanjian pengembalian dana atau refund pada Juni 2023.
“Pada intinya mereka akan mengembalikan dana Rp406 juta sesuai nominal masuk, paling lambat 6 bulan atau pada tanggal 6 Desember 2023. Kami sempat followup dua bulan menjelang pembayaran. Legalnya bicara tak biasa mencicil, berjanji akan terbayar. Satu bulan jelang hari H pembayaran, saya temui mereka di kantor baru dan mereka beralasan bagian keuangan keluar perlu waktu dengan menawarkan sebetulnya tidak perlu dibayar cash, tapi dicicil. H-1 kami datang lagi, ternyata pihak sana belum bisa memberi keputusan,” tutur Abdul.
Untuk itu, Abdul memutuskan pada tanggak 8 Desember 2023 melapor ke Polda DIY dengan rencana hanya untuk konsultasi. Namun, pada saat itu, ia disarankan untuk sekalian membuat pelaporan karena diyakini telah ada unsur pidana penggelapan dan penipuan. “Pada tanggal 6 Juni 2024 naik tahap penyidikan dan harapannya berjalan dengan baik,” ucap harap Abdul.
Saat ini Abdul berharap Polda DIY bekerja maksimal untuk menangani kasusnya karena ia menemukan adanya korban selain dirinya yang bermasalah dengan pengembang kavling tersebut.
“Kami berharap penyidik Polda DIY bisa bertindak segera. Saya melihat ada review yang mengeluhkan hal sama dengan saya. Saya berharap tidak ada korban lain lagi ke depan. Kalau uang balik, saya kira sudah pesimis ya, tapi ya harapannya bisa diproses dengan sebaik mungkin oleh kepolisian,” tutup Abdul. (Jat)
