JAKARTA, BERNAS.ID – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung wacana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membuka kembali peluang bagi pemerintah daerah untuk menggelar rapat di hotel.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, kebijakan tersebut bisa memberi dampak positif bagi sektor perhotelan, restoran, UMKM, dan usaha pendukung lainnya. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan agar anggaran tak disalahgunakan.
Baca Juga : Mujiyono Harap Pembatasan LPG 3 Kg Jangan Sampai Rugikan Masyarakat Kecil dan UMKM
“Kebijakan ini bisa jadi angin segar untuk dunia usaha, tapi harus tetap efisien dan tidak berlebihan,” kata Mujiyono, Senin (10/6/2025).
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan penggunaan anggaran tetap akuntabel dan transparan. “Tanpa pengawasan, rawan disalahgunakan,” ujarnya.
Mujiyono menyebut, kebijakan ini bisa membantu pemulihan ekonomi Jakarta yang sempat terpukul pandemi. Meski begitu, hingga kini belum ada petunjuk teknis resmi.
Baca Juga : Fraksi Demokrat DKI: Perombakan Jabatan Harus Berdampak Positif pada Pelayanan Publik
“Pemda butuh kepastian hukum agar tidak ragu menjalankan,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu.
Ia mendorong pemerintah pusat segera menerbitkan aturan formal agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan landasan hukum yang jelas. Terlebih, pelaku usaha di sektor hotel dan turunannya telah lama terdampak karena hilangnya agenda-agenda pemerintahan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf juga mendukung wacana ini, asalkan disertai kajian matang dan pengawasan ketat.
“Tujuannya baik, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Dede. (DID)
