KEPRI, BERNAS.ID – Usai melakukan pengungkapan penimbunan ribuan masker dan hand sanitizer di gudang PT. ESM yang beralamat di Komplek Inti Batam Business & Industrial Park, Sei Panas, Kota Batam pada Rabu (4/3/2020), Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Hanny Hidayat, Kabid Humas Polda Kepri, Disperindag Kota Batam dan stakeholder terkait kembali melakukan sidak di Apotik kawasan Nagoya, Kota Batam dan di PT. SJL yang beralamat di Orchid Busines Centre, Kota Batam dan berhasil menemukan Ribuan Kotak Masker yang tidak sesuai dengan standar kesehatan serta tidak memiliki izin edar, pada Kamis (5/3/2020).
Sidak pertama dilaksanakan di Apotik Budi Farma Nagoya, Kota Batam dari hasil sidak bersama Stakeholder terkait tidak ditemukan stok atau persediaan masker selama hampir satu bulan, Kabid Humas Polda Kepri mengatakan, menindaklanjuti instruksi bapak Presiden dan perintah dari Kapolri, maka pada hari ini kami bersama memantau secara langsung ketersediaan masker dan alat kesehatan lainnya.
“Di Apotik ini tidak ditemukan stok ataupun ketersediaan masker selama hampir satu bulan, diduga dari distributor ada penimbunan,” tutur Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt.
Selanjutnya rombongan menuju ke PT. SJL di Orchid Busines Centre, Kota Batam, ditemukan sebanyak 6.130 kotak masker kesehatan tanpa standar dari kementerian kesehatan dan tanpa izin edar.
Kabid Humas Polda Kepri menjelaskan, dari tim teknis Ditreskrimsus Polda Kepri yang dipimpin oleh Kombes Pol Hanny Hidayat menemukan adanya dugaan tindak pidana mengedarkan tanpa izin alat kesehatan jenis masker yang tidak memenuhi standar kesehatan dari kementerian kesehatan, di gudang PT. SJL ini ditemukan 6.130 kotak masker yang perkotak nya berisi 50 masker dan ada yang berisi 100 masker dengan merk Non-Woman Face Mask, Dust Musk, 3 play smooth with elastic head loop, Face Mask, 2 Ply smooth face mask with Ear loop dan paper face mask 1 play.
“Keseluruhan masker yang ditemukan berasal dari Negara China dan Sampai dengan hari ini Ditreskrimsus Polda Kepri masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman kepada Inisial A sebagai Direktur PT. SJL,” jelasnya.
Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,” pungkas Kombes Pol Harry Goldenhardt. (wit/ads)
