JAKARTA, BERNAS.ID – Tujuh kementerian mengebut pembahasan Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Menunjuk Surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 7 Agustus 2019 perihal RUU Penanggulangan Bencana telah disepakati terdapat tujuh menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam Pembahasaan RUU PB bersama DPR dengan Kementerian Sosial sebagai koordinator,” kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu sore (28/8/2019).
Mensos menjelaskan tujuh kementerian yang telah ditunjuk terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) duduk bersama membahas RUU PB dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait di antaranya Kemeterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, BNPB, BMKG, Basarnas, dll.
“Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana ini berawal dari usulan dari DPR pada 23 Juli 2019 lalu. Setelah itu dilakukan beberapa kali pembahasan, dan hari ini dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PB untuk menentukan arah kesepahaman pemerintah dalam menanggapi usulan RUU PB inisiatif DPR ini,” ungkap Mensos.
Lebih lanjut Mensos menegaskan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadao kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana.
“Kami berharap pada pekan pertama September draf RUU PB sudah disampaikan kepada Menteri Sekretariat Negara untuk selanjutnya disampaikan ke Ketua DPR. Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin RUU PD menjadi undang-undang,” katanya.
Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan wilayah Indonesia memiliki kondisi geografi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis warga terdampak bencana.
“Melalui RUU PB ini diharapkan penanganan bencana lebih terintegrasi karena merupakan tugas Negara untuk hadir memberikan perlindungan dan menyelamatkan rakyatnya,” katanya.
Rapat Koordinasi Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana di Kementerian Sosial dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. (van).
