YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melantik Polisi RW atau Polisi Jaga Warga untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Polisi RW merupakan sebuah program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang dilaksanakan di lingkup wilayah terkecil.
Kapolda DIY Irjen Suwondo Nainggolan mengatakan, program ini tidak akan menghilangkan peran sistem pengamanan sesuai kearifan lokal yang sudah berjalan yaitu kelompok jaga warga yang berkedudukan di setiap Kampung atau Padukuhan di DIY.
Menurutnya, peran Polisi RW akan bersinergi dengan Kapolsek, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa. Utamanya dalam hal informasi.
“Contoh ada penjualan ciu di sini, dia (polisi RW) tahu apa yang harus dilakukan. Oh, koordinasi dengan Satpol PP segera lakukan penutupan atau penggerebekan,” kata Suwondo usai pelantikan Polisi RW di Balaikota Jogja, Rabu (17/5/2023).
Baca juga: Linmas Perlu Dioptimalkan Perannya Di Masa Pandemi
“Misalnya ada narkoba, Kasat Narkoba tahu. Misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan Babinsa tahu, Babinsa bisa lapor ke Danramil dan Danrem. Begitu mekanismenya,” imbuh dia.
Baca juga: 3.700 Linmas Yogyakarta Diterjunkan Amankan Pemilu 2019
Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X selalu pemimpin apel menjelaskan Polisi RW tidak serta merta langsung memberi keputusan saat ada kejadian di wilayahnya.
Selain itu, menurut Sultan, pemilihan anggota polisi RW yang sebagian besar orang terpandang di desanya juga diharapkan mampu menjadi penengah dalam musyawarah warga.
“Sehingga kalau ada konflik dan sebagainya, di samping kepolisian, juga jaga warga ini bisa mengantisipasi. Untuk bisa diselesaikan di situ, tidak mesti segala sesuatu persoalan itu mesti ke pengadilan,” kata Sultan.
“Kalau bisa selesaikan dengan musyawarah ya musyawarah kan gitu. Jadi jaga warga itu untuk ikut menjaga stabilitas yang ada di wilayah itu,” lanjut Sultan.
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Barhankam) Polri, Komjen Mohammad Fadil Imran, menerangkan program Polisi RW ini adalah kebijakan dari Kapolri dan akan diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia.
“Seperti misalnya di sini, di Jogja dulu, nanti habis itu baru di beberapa kabupaten juga. Kemudian juga di wilayah Jawa Timur, semua Polda rata-rata sudah ada pilot project,” jelasnya. (den)
