JAKARTA, BERNAS.ID – Sejumlah elemen buruh dari sejumlah wilayah di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).
Banyak dari para aksi massa membawa spanduk tuntutan, hingga bendera dari masing-masing serikat buruh. Buruh meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 naik sebesar 8-10 persen.
Selain itu, buruh menuntut untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja setidak tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
Baca Juga : Geduruk Disnakertrans Jabar, Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum 8 sampai 10 Persen
Buruh juga meminta pada Pj Gubernur DKI, Teguh Setyabudi tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 dalam menaikan UMP Jakarta 2025.
“Berencana ketemu Pj Gubernur berbicara terkait kenaikan upah, tentang bagaimana UMP tidak mengunakan PP 51. Kalau pakai pp 51 kenaikan hanya Rp 116.000,” kata koordinator aksi.
Ditegaskannya, buruh menginginkan UMP DKI Jakarta pada tahun 2025 naik menjadi Rp 5.400.000 dari sebelumnya pada tahun 2024 sebesar Rp 5.067.381.
Baca Juga : Ancam Geruduk Istana, Buruh di Jabar Tolak PP No.51 Tahun 2023
“Rata hidup layak di angka 5 juta 400 ribu kenaikan upah kita kalau pakai pp 51 naik 5 juta 200,” terangnya.
Sementara Ketua Perda KSPI OKI Jakarta, Winarso mengatakan, buruh DKI juga mengajukan tuntutan kepada Pemprov DKI Jakarta membuat peraturan daerah agar tiap perusahaan di Jakarta dalam melakukan rekrutmen karyawan tanpa batasan usia.
Hal ini sangat penting mengingat masih banyaknya masyarakat dengan usia produktif akan tetapi sangat sulit mencari pekerjaan terbentuk aturan batas usia.
Selanjutnya, bila mana tuntutan ini tidak dikabulkan, buruh DKI Jakarta akan bergabung dengan jutaan buruh lainnya di seluruh Indonesia bersiap melakukan mogok kerja nasional jika Presiden Prabowo Subianto tidak memenuhi tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.
“Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional yang waktunya telah ditentukan oleh pimpinan pusat (tentatif adalah 11-12 November 2024). Stop produksi,” tambah Winarso. (DID)
