JAKARTA, BERNAS.ID – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, mendesak Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, untuk memangkas anggaran hibah yang diberikan kepada sejumlah instansi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda). Lazarus menilai bahwa pemberian hibah tersebut dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan transparan.
“Setahu saya, setelah pembahasan anggaran selesai di puncak, baru ada usulan untuk hibah Forkopinda yang tiba-tiba muncul dan langsung disetujui. Ini menunjukkan ada prosedur yang dilalui,” ujarnya saat ditemui wartawan pada Selasa (11/2/2025).
Baca Juga : DPRD DKI Jakarta Minta Penundaan Retribusi Sampah Rumah Tangga
Lazarus mengungkapkan, anggaran hibah untuk Forkopinda tercatat lebih dari Rp600 miliar, yang menurutnya harus benar-benar dipertimbangkan kembali. Dia menegaskan bahwa hibah tersebut seharusnya diajukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan harus memiliki korelasi serta dampak langsung terhadap masyarakat Jakarta.
“Untuk institusi seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejati, TNI AU dan AL, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan warga Jakarta, harus benar-benar dievaluasi. Meskipun mereka mendapatkan alokasi dari APBN, hibah dari APBD DKI Jakarta sebaiknya diberikan secukupnya, tidak sebesar itu,” ujar Lazarus.
Lebih lanjut, Lazarus mengkritik proses pengesahan anggaran hibah Forkominda yang terkesan terburu-buru. Dia menambahkan, meskipun dirinya tidak mengetahui alasan pengesahannya, sebagai anggota Dewan, dirinya berhak mengkritisi setiap kebijakan yang diambil, terutama yang melibatkan anggaran sebesar itu.
Baca Juga : Komisi C DPRD DKI Desak Perkuat Keamanan Objek Vital Air Minum
“Semua pembahasan anggaran harus sesuai prosedur yang benar dan transparan,” tegasnya.
Dia mengusulkan agar anggaran dana hibah dikembalikan ke kas daerah untuk peningkatan program pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Terlebih, dari laporan keuangan yang diterimanya, sejumlah SKPD akan memangkas anggaran hingga Rp2 Triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Akibat adanya program efesiensi anggaran, Lazarus menyampaikan keprihatinannya terhadap pemotongan anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dapat berdampak pada program sosial dan kemasyarakatan.
“Anggaran untuk program di kecamatan dan kelurahan sangat penting, jangan sampai dipotong. Warga masyarakat membutuhkan alokasi anggaran untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan, terutama di tingkat RT/RW yang sering kali tidak terakomodasi dalam pembahasan anggaran,” ungkapnya.
Lazarus berharap agar Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan pemangkasan anggaran hibah Forkopinda dan lebih memprioritaskan alokasi untuk kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Saya akan terus mengkritisi kebijakan hibah bagi Forkopinda hingga Gubernur DKI Jakarta terpilih yang akan dilantik melakukan koreksi atas kebijakan tersebut,” tandasnya. (DID)
