JAKARTA, BERNAS.ID – Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto Emik, menyoroti keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghentikan anggaran bantuan bagi keluarga janda pahlawan dan perintis kemerdekaan.
Menurutnya, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp91,34 triliun, sangat disayangkan jika alokasi anggaran untuk penghargaan bagi keluarga pahlawan dihapus.
Baca Juga : Banjir di Jakarta, Pengamat Desak Pj Gubernur Harus Copot PLT Kadis SDA
“Langkah DPRD DKI Jakarta sangat penting untuk memastikan penghormatan kepada para pahlawan dan perintis kemerdekaan tetap terjaga,” kata Sugiyanto. Ia menambahkan, sangat disayangkan jika alokasi anggaran untuk penghargaan bagi keluarga pahlawan justru dihapus.
Sebelumnya, menanggapi hal ini, Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah, segera meminta klarifikasi kepada Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. Ima mengonfirmasi bahwa anggaran tersebut sebelumnya sudah masuk dalam APBD 2025, namun kemudian dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga : Pengamat : Video Pernyataan Prabowo Soal Koruptor Picu Perdebatan
Dirinya melaporkan permasalahan tersebut kepada Gubernur Terpilih Pramono Anung agar kebijakan ini segera diperbaiki. Rencananya, anggaran untuk keluarga pahlawan ini akan dikembalikan dalam APBD Perubahan.
Meskipun APBD Perubahan baru akan disahkan beberapa bulan ke depan, Ima memastikan bahwa keluarga pejuang tetap menerima bantuan selama masa transisi. Salah satu solusi yang tengah diupayakan adalah memanfaatkan anggaran dari Baznas Bazis Jakarta untuk memberikan dukungan sementara kepada keluarga pahlawan.
Sugiyanto memberikan apresiasi atas respons cepat yang ditunjukkan oleh Ima Mahdiah dan Gubernur Terpilih Pramono Anung. “Ini menunjukkan bahwa Pramono Anung adalah pemimpin yang sangat responsif terhadap permasalahan masyarakat DKI Jakarta,” ujarnya.
Ia berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk lebih peka dan responsif terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penghormatan kepada para pahlawan dan perintis kemerdekaan. (DID)
