JAKARTA, BERNAS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah saat menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta Semester II Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Gedung BPK, Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, turut digelar serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta. Gubernur Pramono, yang hadir bersama Wakil Gubernur Rano Karno dan Sekretaris Daerah Marullah Matali, menyatakan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan BPK akan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
“Akan menjadi lebih baik jika segala sesuatunya dapat dengan mudah diakses dan diperiksa oleh publik. Sebab, saat ini kita berada di era keterbukaan,” ujar Pramono.
Baca Juga : Pramono-Rano Harus Antisipasi Manuver Pejabat yang Berebut Jabatan di Awal Pemerintahan
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan Pemprov DKI untuk bekerja dengan hati demi meningkatkan kinerja yang transparan dan akuntabel.
Di bawah kepemimpinannya, Pramono menargetkan Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan hasil pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“DKI Jakarta telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Mudah-mudahan kami bisa meraihnya kembali. Kami secara terbuka akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta. Transparansi menjadi kata kunci dalam upaya perbaikan di Jakarta,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pramono juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta yang baru, M. Ali Asyhar, serta memberikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Ayub Amali, atas dedikasi dan kinerjanya selama menjabat.
Baca Juga : Pj Gubernur DKI Dorong Perbaikan Tata Kelola Pendapatan Daerah Lewat Pembinaan PPAT
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan BPK dalam mengawal kebijakan fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan. Semoga dengan kerja sama yang erat antara BPK, Pemprov DKI Jakarta, dan DPRD, dapat terwujud sistem keuangan daerah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel,” ujarnya.
Khoirudin juga berharap di bawah kepemimpinan Ali Asyhar, BPK dapat semakin meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo, memaparkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK dan kerugian daerah Semester II Tahun 2024.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan 89,21 persen dari total 10.454 rekomendasi, dengan nilai sebesar Rp5,25 triliun dan 6,6 juta dolar AS.
“Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus kita jaga demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” kata Bobby.
Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Pemprov DKI Jakarta optimistis dapat mempertahankan predikat WTP dan terus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (DID)
