JAKARTA,BERNAS.ID – Hakim Agung Ketua Bidang Pengawasan dan Ketua IKAHI Prof Yanto menyatakan, kekecewaan Mahkamah Agung atas kembali terjadinya penangkapan Ketua PN Depok, meski kesejahteraan hakim sudah dinaikan.
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Keduanya yakni I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan diduga meminta imbalan sebesar Rp1 miliar dalam pengurusan perkara. Pihak PT KD disebut kemudian menyepakati pembayaran Rp850 juta.
Baca Juga :Hakim MA Soroti Terkait Transisi Hukum Pidana Baru
“Kecewa dan sangat menyesal atas peristiwa yang telah menciderai keluhuran harkat dan martabat hakim. Perbuatan tersebut juga mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia,” ujar Yanto saat ditemui di Universitas Bhayangkara, usai Menguji Tertutup PROGRAM DOKTOR HUKUM UBHARA JAYA Jakarta, Ragunan Pasar Minggu Jakarta, Jumat (13/2).
Melanggar Komitmen Reformasi Peradilan
Menurut Yanto, tindakan kedua hakim tersebut bertentangan dengan komitmen pembenahan peradilan yang selama ini dijalankan Mahkamah Agung. Apalagi kasus itu terjadi tidak lama setelah kenaikan tunjangan hakim yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga independensi.
Baca Juga :IKADIN Gelar Rakernas di Jakarta, Achiel Suyanto Pimpin Komite Strategis
“Terlebih dilakukan beberapa saat setelah para hakim menikmati kenaikan tunjangan hakim yang merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan independensi hakim,” tegasnya.
MA Dukung Penuh Proses Hukum
Yanto memastikan Mahkamah Agung tidak akan melindungi hakim yang melakukan tindak pidana. Ia menegaskan lembaganya mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
“Ketua Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan menghalangi dan akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada hakim melakukan tindak pidana. Harus dilakukan penangkapan,” kata Yanto.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap tegas Mahkamah Agung bahwa pelanggaran etik dan pidana oleh aparat peradilan tidak akan ditoleransi demi menjaga integritas lembaga peradilan di mata publik. (FIE)
