Author: Paulus Yesaya Jati

Indonesian E-commerce Assosiation (ideA), wadah komunikasi antarpelaku industri E-Commerce Indonesia, meminta pemerintah menerapkan prinsip perlakuan yang setara (equal treatment) dalam rencana mengutip pajak dari para pelaku e-commerce. Sebab, wacana awal yang digulirkan pemerintah dinilai masih belum adil untuk pemilik marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, ataupun Belanja.com.

Bima Laga, Head of Tax, Infrastructure & Cyber Security Division Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyebut kendala terkait kesetaraan barang luar negeri dan barang dalam negeri (barang lokal) terkait pajak. ?Ada juga kesetaraan untuk mereka barang yang masuk dari luar dan memang produk lokal. Sekarang kan produk luar bisa masuk ke sini dengan bebas lewat platform e-commerce. Bayar pajak engga tuh? Kita tidak tahu. Makanya jangan sampai produk lokal bayar, yang luar lolos. Ini namanya kesetaraan,? ujarnya.

Sistem biometrik adalah sistem untuk mengidentifikasi ketunggalan seseorang. Masalah dengan KTP di masa lalu adalah ketika satu orang bisa memiliki banyak KTP. Ini menimbulkan banyak masalah, baik pada program Pemerintah yang kacau karena salah data, atau pun adanya kejahatan. Contoh : pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah A daripada di daerah B karena penduduknya lebih banyak, dengan pertimbangan manfaat pembangunan dipakai oleh lebih banyak orang. Namun ternyata penduduk sesungguhnya tidak sebanyak yang ada di data, banyak data fiktifnya. Akibatnya infrastruktur di A jadi kurang termanfaatkan, sementara di B lebih banyak orang yang membutuhkan infrastruktur ini. Kesalahan program ini bisa terjadi di banyak program pemerintah, seperti: kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, dll.

Persekusi akhir-akhir ini kini menjadi kata yang identik dengan kekerasan, tak beradab, sadis, keji, dan bar-bar karena melakukan tindakan atas dasar amarah. Naluri liar tak berperikemanusiaan pun yang dikedepankan. Hukum pun menjadi tak dipedulikan. Meskipun polisi sudah berusaha keras meminimalisir, tapi tetap timbul aksi persekusi ini.? Bahkan dalam bentuk yang lebih sadis lagi. Antara lain membakar orang yang dituduh mencuri pengeras suara di salah satu mesjid di Jakarta.? Atau belum lama ini di tahun 2017, ada persekusi yang dilakukan oleh Ketua RT dan RW karena menganggap ada orang yang melakukan perbuatan tak senonoh.

Reklamasi Teluk Jakarta semakin kencang diperdebatkan lagi. Berbagai kebijakan pemerintah muncul, ada yang melarang, tetapi tak jarang melegalkan reklamasi. Rencana reklamasi 17 pulau ini terus bergulir sejak zaman Orde Baru. Namun, sudah 10 tahun bergulir, reklamasi tersebut belum juga membuat semua pihak setuju. Berbagai pendapat mendukung dan menentang rencana reklamasi tersebut.

Persekusi akhir-akhir ini kini menjadi kata yang identik dengan kekerasan, tak beradab, sadis, keji, dan bar-bar karena melakukan tindakan atas dasar amarah. Naluri liar tak berperikemanusiaan pun yang dikedepankan. Hukum pun menjadi tak dipedulikan. Meskipun polisi sudah berusaha keras meminimalisir, tapi tetap timbul aksi persekusi ini.? Bahkan dalam bentuk yang lebih sadis lagi. Antara lain membakar orang yang dituduh mencuri pengeras suara di salah satu mesjid di Jakarta.? Di tahun 2017, ada persekusi yang dilakukan oleh Ketua RT dan RW karena menganggap ada orang yang melakukan perbuatan tak senonoh.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini persoalan reklamasi Teluk Jakarta bukan masalah utama Jakarta? saat ini. Anggapan itu diungkapkannya seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama pasangannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Istana Wakil Presiden, Kamis (26/10/2017). “Dari dua pertemuan, kemarin kami bertemu Presiden bicara soal Jakarta. Hari ini bicara dengan Wapres soal Jakarta. Tak satupun bicarakan reklamasi,” kata Anies saat itu.

Persekusi akhir-akhir ini kini menjadi kata yang identik dengan kekerasan, tak beradab, sadis, keji, dan bar-bar karena melakukan tindakan atas dasar amarah. Naluri liar tak berperikemanusiaan pun yang dikedepankan. Hukum pun menjadi tak dipedulikan. Meskipun polisi sudah berusaha keras meminimalisir, tapi tetap timbul aksi persekusi ini.? Bahkan dalam bentuk yang lebih sadis lagi. Masih ingat, kejadian tragis orang yang dituduh mencuri pengeras suara di sebuah mesjid, lalu dibakar.

Kepada Bernas.id, beberapa waktu yang lalu, Damar Juniarto, Anggota Koalisi Anti Persekusi dari Safenet memberikan artikel tentang sudut pandang persekusi dalam hukum Indonesia, yang ditulis Widati Wulandari, SH, MCrim dari Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran.

Sistem biometrik dalam skala kecil banyak kita jumpai dalam bentuk mesin absensi. Rata-rata mesin absensi hanya menampung jumlah puluhan atau beberapa ratus. Jarang mesin absensi yang digunakan untuk ribuan orang. Maka untuk mengelola sekitar 170 juta data sidik jari penduduk jelaslah bukan hal yang sederhana. NIST (lembaga standar Amerika) secara berkala melakukan pertandingan antarsoftware AFIS. Berbagai perusahaan di seluruh dunia ramai mengikuti kompetisi tersebut. Dan nama-nama besar muncul di sini. Kemendagri dalam persyaratan teknisnya membatasi teknologi hanya pada 10 besar dunia. Sampai titik ini, dari sudut pandang teknis, pembatasan tersebut dapat dimengerti pertimbangannya.