JEMBER, BERNAS.ID – Prestasi Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam pengendalian inflasi Tahun 2023 cukup bagus. Pada tingkat nasional menduduki peringkat 6 dan tingkat provinsi peringkat 2.
Tetapi BPS (Badan Pusat Statistik) akan menambah obyek survei BPS 2024 berubah, dari 90 menjadi 150 kabupaten atau kota, sehingga Pemkab Jember perlu mewaspadai tambahan tersebut.
Semakin banyak kabupaten atau kota yang disurvei akan memperketat pemeringkatan dalam segala hal yang dicatat oleh BPS, termasuk pengendalian inflasi daerah.
BPS Kabupaten Jember memilih 3 pasar tradisional menjadi objek survei-nya, Pasar Tanjung, Pasar Mangli, dan Pasar Kreongan dalam mencatat pergerakan harga barang.
Kepala BPS Jember Tri Erwandi menyampaikan dalam Rapat Si Rambo (Sinergi dan Kolaborasi Mingguan Setiap Rabo) di Mal Dira Balung dalam pengendalian inflasi daerah, mulai tahun 2024 akan ada penambahan obyek survei di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Si Rambo Ada di Gedung Jember Nusantara, Rapat Perdana Di Tahun 2024
“Ada sedikit perubahan, mulai di tahun 2024 terkait pengendalian inflasi. Kalau sebelumnya ada 90 kabupaten kota se indonesia sekarang bertambah menjadi 150 kabupaten kota,” terang Tri Erwandi saat menyampaikan paparan di hadapan Forkopimda dan pemangku kebijakan lain di Kabupaten Jember, Rabu, (17). /1/2024).
Sedangkan obyek survei BPS 2024 untuk Provinsi Jawa Timur bertambah dari 8 menjadi 11 kabupaten kota. Tri menyebutkan, “Jawa Timur bertambah dengan kabupaten Bojonegoro, Gresik dan Tulungagung.”
Alasan BPS menyampaikan bertambahnya obyek itu. “Ada kabupaten kota yang konduktivitasnya dibangun dari harga konsumen pedesaan. Selama ini harga konsumen ada di perkotaan,” ungkap Tri.
“Sedangkan komoditi yang masuk lima besar penyumbang inflasi Jember pada minggu kedua Bulan Januari 2024, tomat, beras, bawang merah, bawang putih dan daging sapi. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi di antaranya, daging ayam ras, telur dan gula pasir,” papar Tri.
Mulai Tahun 2024 menjadi tahun dasar perhitungan baru. Bahan utama sebelum melakukan perhitungan inflasi dari perubahan harga, BPS melakukan survei biaya hidup untuk mendapatkan paket komoditas yang dikonsumsi.
Seperti diketahui, 3 kabupaten kota yang baru masuk dalam target survei BPS, adalah daerah-daerah pertanian dan perikanan. Bojonegoro dan Tulungagung merupakan daerah penghasil pertanian khususnya sayur mayur.
Sedangkan Gresik merupakan penghasil perikanan. Dengan kata lain harga konsumen lokal komoditas pertanian dan perikanan berbeda dengan Jember.
Pemkab Jember akan bersaing ketat dalam hal pengendalian inflasi khusunya komoditas pertanian dan perikanan.
Menanggapi informasi tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto menginformasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar berkordinasi dengan Kantor Bulog Jember untuk pendistribusian beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar). Bumdesma dan BumDes didorong menjadi distributor beras SPHP dari Bulog, karena harganya lebih murah, dengan maksud ketersediaan barang di pasar cukup sehingga harga dapat ditekan.
Bupati Hendy juga meluluskan kepada Kadisperindag (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Yuliana Harimurti untuk terus memasifkan operasi pasar dan pasar murah. (sgt)
