Bandung hari ini seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kota Bandung sebagai Ibukota Jawa Barat yang telah berkembang menjadi kota metropolitan dengan core business
Oleh : Susanto Triyogo A, S.ST., MT
Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Fraksi PKS
SETAHUN sudah Bandung Ekembali memiliki wali kota definitif di bawah kepemimpinan Farhan Erwin. Harapan publik saat itu begitu besar: perubahan nyata, percepatan pembenahan kota, dan lahirnya inovasi untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini membelit Kota Bandung.
Namun setelah satu tahun berjalan, pertanyaan publik semakin menguat: di mana gebrakan yang dijanjikan?
Bandung hari ini seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kota Bandung sebagai Ibukota Jawa Barat yang telah berkembang menjadi kota metropolitan dengan core business menurut RTRW sebagai kota jasa dan perdagangan memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi (high density). Dilihat dari letak geografis berada di cekungan Bandung sehingga dari perspektif fisik lingkungan kota ini terakumulasi dan terpusat dan potensial terjadi degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan arif yang dapat mempengaruhi ekosistem perkotaan di Kota Bandung. Sebagai kota jasa dan perdagangan banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan seperti ekonomi kreatif, digitalisasi dan teknologi, pusat pendidikan dan tempat terjadinya transaksional ekonomi dan pariwisata. Namun secara faktual di lapangan masalah perkotaan justru semakin kompleks seperti masalah sampah yang menumpuk di beberapa titik dan ruas jalan, kemacetan lalulintas, kerusakan jalan hingga banjir yang terus berulang. Hal ini kalau dibiarkan dan tidak dibenahi dengan sistem pengelolaan yang baik maka akan menciptakan kesemrawutan kota Bandung sebagai etalase Jawa Barat disamping penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup masyarakatnya. Peran Pemerintah Kota Bandung harus bisa mencerminkan kinerja dengan good government nya melalui tatakelola yang professional agar good governance sebagai pelayanan publik dapat bermanfaat untuk masyarakat.
BACA JUGA : KDM Akan Relokasi Masyarakat di Lokasi Longsor Kabupten Bandung Barat
Masalah Sampah: Krisis Tanpa Inovasi
Persoalan sampah menjadi issue paling krusial. Pasca-penutupan sementara TPA Sarimukti dan larangan penggunaan insinerator mini oleh Kementerian Lingkungan Hidup, belum terlihat solusi alternatif yang konkret dan berkelanjutan. Inisiatif rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah dibentuknya Petugas Gaslah (Petugas Pengolah Sampah) yang dikerahkan sebanyak 1546 orang namun hasil pengawasan di lapangan relatif tidak ada perubahan yang signifikan bahkan sampah kian menumpuk di berbagai tempat bahkan roda-roda sampah sampai disimpan di pinggir jalan. Hal ini selain menimbulkan polusi juga berpengaruh pada kemacetan lalulintas karena sarana jalan jadi semakin sempit juga berpengaruh pada para pejalan kaki karena bau nya sangat menyengat dan tentunya akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Artinya masalah sampah ini akan memberikan efek domino bagi kepentingan yang lain. Selain itu sistem daur ulang dengan konsep 3R masih belum efektif, edukasi pengurangan sampah dari sumber belum masif, dan inovasi teknologi pengolahan sampah belum menjadi prioritas utama. Sudah saat nya Pemerintah Kota Bandung mengembangkan sistem pengelolaan sampah menjadi green economi yang memiliki manfaat multiplier effect dimana target dari sistem pengelolaan sampah tersebut menjadi zero waste. Tentunya hal ini perlu langkah -langkah strategis melalui rencana aksi yang dapat di implementasikan secara konkrit dan terukur karena tanpa kebijakan strategis maka krisis ini bisa menurunkan degradasi lingkungan yang menjadi ancaman ekologis serius bagi keberlanjutan kota Bandung.
BACA JUGA : Kunjungi Museum KAA di Bandung, Komisi A DPRD DIY Serukan Kemerdekaan Palestina dan Jogja Rumah Besar Dunia
Kemacetan: Tanpa Lompatan Kebijakan
Kemacetan semakin menggerus produktivitas warga. Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak diimbangi sistem transportasi publik yang terintegrasi. Perencanaan transportasi terlihat stagnan, sementara sinkronisasi tata ruang dan mobilitas warga belum berjalan optimal.
Kota Bandung membutuhkan sistem angkutan umum yang terintegrasi dan konsisten bukan sekadar wacana atau kajian berulang. Saat ini pemerintah Kota Bandung sudah mulai mengoperasionalkan angkot pintar, namun angkot lama juga masih beroperasi dan masih berhenti sembarangan ketika mengangkut penumpang, hal ini menyebabkan peningkatan kemacetan lalulintas dan terkesan terjadi tumpang tindih penggunaan angkot. Hasil pemantauan di lapangan ternyata angkutan umum tersebut jarang ada penumpang sehingga harus ada langkah strategis dan konkrit dalam mengelola angkutan umum tersebut sehingga lebih efektif.
BACA INI JUGA : Polrestabes Bandung Akan Melakukan Gelar Perkara Dugaan KDRT Ustadz Kondang EE
Pengangguran dan Ekonomi Kreatif
Sebagai kota Jasa dan Perdagangan, Kota Bandung telah berkembang menjadi pusat ekonomi kreatif, yang semestinya menjadi pusat lahirnya lapangan kerja baru berbasis inovasi. Namun realitas menunjukkan belum ada langkah terukur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. UMKM dan sektor ekonomi kreatif belum mendapat stimulus kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Padahal, sektor inilah yang menjadi kekuatan utama Bandung. Hal ini dicirikan dengan masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Bandung akibat PHK atau sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan terutama lulusan sarjana.
BACA JUGA : Jalur Prestasi SPMB 2025 tingkat SMP Bermasalah, Disdik Kota Bandung Disomasi
Infrastruktur dan Banjir: Tambal Sulam Berulang
Kerusakan jalan masih ditangani dengan pola tambal sulam. Lemahnya koordinasi antar-dinas/Lembaga dan kewilayahan yang menangani infrastruktur jalan menyebabkan perbaikan sering tidak bertahan lama karena kualitasnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Selain itu penanggulangan banjir masih berjalan lambat dan setiap kali hujan deras selalu berulang terjadi banjir. Seharusnya ada Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menangani permasalahan banjir seperti koordinasi lintas daerah yang memiliki wilayah hulu sungai dalam pemeliharaan nya, pembangunan sistem drainase secara berkelanjutan, penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama di sempadan sungai dan RTH sempadan jalan, RTH taman kota, sumur-sumur di berbagai sarana dan fasilitas kota, untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan yang dilakukan secara masif dan sistemik serta berkelanjutan.
BACA JUGA : Mendadak Bandung Zoo Ditutup, Via Sosmed Lagi, Penjelasannya Ini
Banyak Rencana, Minim Eksekusi
Pemerintah Kota Bandung telah mengumumkan sejumlah kebijakan seperti digitalisasi layanan publik dan revitalisasi kawasan heritage, termasuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun sebagian besar masih berada pada tahap perencanaan, padahal yang dibutuhkan masyarakat terutama warga terdampak bukan sekadar komunikasi publik yang baik, melainkan eksekusi kebijakan yang cepat dan terukur berupa pelaksanaan program kegiatan nyata
BACA JUGA : Kota Bandung Wajib Terapkan Strategi Pembiayaan Bencana, BPBD Resmi Dibentuk
Bandung Butuh Signature Program
Setiap kepemimpinan membutuhkan identitas. Hingga kini, belum terlihat “signature program” yang benar-benar menjadi penanda arah baru pemerintahan.
Bandung tidak kekurangan ide. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan strategis dan sense of urgency dalam menyelesaikan persoalan kota karena Bandung adalah kota dengan potensi besar. Namun potensi tanpa keberanian dan inovasi hanya akan menjadi slogan.
BACA JUGA : Banjir Kota Bandung! Erick Darmadjaya : Pelanggaran Tata Ruang
Kini saatnya memilih arah.
Pada akhirnya Kota Bandung tidak boleh terus berada di persimpangan jalan. Kota ini harus melangkah maju dengan keputusan tegas, kebijakan terukur, dan keberpihakan nyata kepada warganya dalam mewujudkan keseimbangan ekosistem kota dengan masyarakatnya yang sejahtera.***
