JAKARTA, BERNAS.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI terus memacu implementasi industri hijau di Tanah Air. Salah satu upayanya yaitu dengan menggelar berbagai kegiatan untuk menggandeng para pelaku industri dan stakeholder lainnya, termasuk para akademisi supaya bisa kolaborasi untuk mewujudkan industri dalam negeri yang rendah emisi karbon dan ramah lingkungan.
“Dalam upaya memacu implementasi industri rendah karbon diantaranya kami melakukan berbagai kegiatan seminar, seperti yang telah dilakukan oleh satuan kerja Kemenperin yakni Balai Riset dan Standardisasi Ambon beberapa waktu lalu,” ujar Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Senin (20/12/2021).
Doddy mengatakan, salah satu agenda dari seminar tersebut antara lain membuat sayembara penulisan karya ilmiah untuk satuan kerja BSKJI Kemenperin, yang terkait dengan industri ramah lingkungan dengan topik yang telah ditetapkan, mulai dari circular economy, energi terbaru dan terbarukan, hingga berkaitan dengan penggunaan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai.
Hasilnya diterima 38 karya tulis ilmiah dari seluruh satuan kerja (satker) daerah BSKJI sesuai dengan 6 topik yang telah ditentukan.
Baca Juga : Kemenkeu Klaim RI Unggul di Pajak Karbon Dibanding Negara Berkembang Lain
“Kegiatan-kegiatan seperti itu kami lakukan untuk mendukung rumusan yang telah dibuat dalam konferensi tingkat tinggi perubahan iklim, atau Conference of the Parties (COP) ke-26 United Nation Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) pada tanggal 31 Oktober hingga 12 November 2021 lalu di Glasgow, Skotlandia,” jelasnya.
Doddy menyampaikan, agenda utama dalam COP-26 yaitu melakukan peninjauan target-target setiap negara terkait emisi yang dihasilkan.
“Sejumlah hasil yang telah disepakati dalam COP-26, menjadi pekerjaan rumah untuk ditindaklanjuti semua negara termasuk Indonesia,” katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, menurutnya Indonesia siap menindaklanjuti hasil COP-26 dengan mulai mengimplementasikan kegiatan mitigasi dan adaptasi, untuk memenuhi target penurunan emisi yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29%.
Baca Juga : Revolusi Industri 4.0, Kembangkan Ekonomi Kreatif Melalui UMKM
“Terdapat lima sektor dalam NDC yang berperan dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca tersebut, yaitu energi, limbah, industrial processes and production use, pertanian dan kehutanan,” tuturnya.
Ditambahkan Doddy, guna mendukung apa yang telah disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan COP-26, pemerintah Indonesia telah menyiapkan 3 strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau.
“Strategi tersebut merupakan kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, strategi stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi dan implementasi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” jelasnya.
Ia menyebut, strategi pembangunan rendah karbon tidak hanya mendorong sektor industri untuk menghasilkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi juga dalam hal mendorong penurunan emisi GRK, yang berasal dari proses industri dan penggunaan produk (industrial processes and production use/IPPU), penggunaan energi serta limbah yang dihasilkan.
“Karena itu diperlukan adanya keseimbangan yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, dan fungsi lingkungan salah satunya melalui pengembangan industri hijau,” tukasnya. (cdr)
